Gas Surplus, Tapi Supply dan Demand Timpang, Pemerintah Prabowo Bisa Apa?

Suara.com - Konsumsi gas bumi hampir dipastikan terus meningkat seiring dengan strategi transisi energi yang diusung pemerintah. Apalagi temuan cadangan migas dalam beberapa tahun terakhir didominasi gas. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menetapkan swasembada sektor energi melalui hilirisasi gas.

Namun demikian di sisi lain ada kesenjangan cukup besar antara lokasi atau sumber pasokan dengan lokasi demand. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan opsi berbagai metode penyaluran atau supply, baik gas pipa maupun dengan beyond pipeline misalnya, seperti LNG.

Ufo Budiarius Anwar, Vice President Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan dalam beberapa tahun ke belakang serta ke depan temuan gas cukup besar.

Hanya saja tantangannya adalah temuan tersebut berada di wilayah timur Indonesia, sementara demand terpusat di Indonesia bagian barat.

"Kita banyak temuan cadangan gas, tapi daerah timur Indonesia jadi bagaimana bawa cadangan gas menjadi produksi dan dikirim ke end user yang ada di jawa dan sumatera," kata Ufo dalam sesi diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, ditulis Sabtu (17/5/2025).

Berdasarkan data SKK Migas pada 2024 rata-rata penyaluran gas bumi mencapai 5.613,43 BBTUD dengan persentase pemanfaatan gas bumi sektar 60% lebih diperuntukan untuk kebutuhan domestik. Untuk industri 26,24%, kemudian pupuk dan kelistrikan masing-masing 12,3% dan 12,51%. Sisanya ada untuk LNG domestik 12,39%, untuk lifting minyak 3,73%, untuk LPG 1,37% BBG dan jaringan gas sebesar 0,13% dan 0,22%.

Sementara untuk ekspor persentasenya hanya 24,17% untuk ekspor LNG serta ekspor gas pipa yang diekspor ke Singapura 6,95%.

Ufo menuturkan dengan kondisi banyaknya gas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik maka dipastikan bahwa gas merupakan lokomotif penggerak ekonomi energi di Indonesia. Untuk itu perlu ada dorongan serius untuk bisa mengakomodir peningkatan permintaan gas dalam negeri.

"Gas itu lokomotif energi Indonesia sangat cocok dengan transisi energi. Masalahnya ya infrastruktur tadi. Gas paling banyak digunakan paling besar kelistrikan, pupuk. Ada city gas jargas itu adalah potensi kurangi LPG impor tadi," ucap Ufo.

Baca Juga: Kapolri-Mentan Panen Raya Jagung di Sulsel: Produksi Melonjak 39 Persen

Data SKK Migas menunjukkan bahwa kebutuhan (total demand) gas nasional mengalami tren peningkatan moderat dari tahun 2025 sebesar 5.613 MMSCFD hingga mencapai 6.229 MMSCFD pada tahun 2033 dan 5.751 MMSCFD pada 2035.

Selama periode 2025 hingga 2035, struktur kebutuhan gas bumi nasional menunjukkan pola yang relatif sama. Sektor kelistrikan, pupuk, dan industri manufaktur akan tetap menjadi pengguna utama, yang memerlukan jaminan pasokan berkelanjutan.

Meskipun pasokan gas secara kumulatif masih berada dalam kondisi surplus, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan kecenderungan yang semakin lebar.

Untuk tahun ini saja masalah pasokan gas cukup dirasakan. Pemerintah memutuskan untuk melalukan swap gas pipa yang diekspor ke Singapura menjadi LNG. Ini membuat kebutuhan gas sampai Juni tahun ini sudah tercukupi.

Pemerintah melakukan Swap Gas sebesar up to 25 BBTUD dari Natuna untuk kebutuhan domestik, khususnya wilayah Batam. Strategi ini efektif rencana dimulai pada 1 Juni 2025.

SKK Migas juga merilis informasi tentang pengalihan ekspor LNG. Kebutuhan LNG domestik sampai dengan bulan Juni 2025 telah terpenuhi dengan total tambahan pasokan LNG domestik periode Januari – Jun 2025 sekitar 18 kargo. Periode Juli – Des 2025 akan dilakukan upaya pengalihan/rescheduling kargo ekspor up to 30 kargo untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.