Pinjol Ilegal vs Legal: OJK Ungkap Fakta di Balik Bunga Tinggi dan Dugaan Kartel

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai dugaan kartel bunga di industri pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending. 

Lantaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga ada praktek kartel pinjol yang membuat masyarakat terjerat pinjol dengan bunga mencekik.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang dilakukan KPPU terkait dugaan pelanggaran kartel.

"OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPPU terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada industri pindar (pinjaman daring)," katanya dalam jawaban tertulisnya dikutip Senin 9 Juni 2025.

Selain itu, OJK terus melakukan langkah-langkah pengawasan, antara lain penegakan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta evaluasi berkala atas penetapan batas manfaat ekonomi pindar.

"Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pindar dapat terjaga dengan baik," katanya.

Dia pun menjelaskan mengenai pengaturan batas maksimum bunga pinjol oleh AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia).

Adapun, Surat Edaran OJK (SEOJK) No 19/SEOJK.06/2023, merupakan arahan OJK pada saat itu.

"Batas  maksimum manfaat ekonomi oleh AFPI sebelum diterbitkannya SE OJK No.19/SEOJK.06/2023 merupakan arahan OJK pada saat itu yang selanjutnya ditegaskan dalam surat OJK nomor S-408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019 hal Pelaksanaan Rapat Pleno dan Komunikasi Transparansi Kinerja Pinjam Meminjam dan Organisasi pada Aplikasi, Laman Web, Sistem Elektronik dan/atau Media Lain yang Dikelola Secara Resmi oleh Penyelenggara Fintech Lending," katanya.

Baca Juga: Aturan Baru Penagihan Pinjol 2025, Debt Collector Tidak Boleh Sembarangan

Adapun, penetapan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga tersebut ditujukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi, sekaligus membedakan pinjaman online legal (fintech lending) dengan yang ilegal (pinjaman online/pinjol).

"Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi tersebut ditujukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan pinjaman online legal (pindar) dengan yang illegal (pinjol)," bebernya.

Sebelumnya, KPPU menyebut akan menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjol dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.

Kasus itu bermula ketika KPPU menduga adanya pelanggaran pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan bersama penyelenggara fintech lending soal penetapan bunga.

Adapun KPPU mengusut penyesuaian bunga yang terjadi pada periode 2020-2023. KPPU menyebut, pengaturan kesepakatan harga atau bunga, tidak boleh dilakukan pelaku usaha.

Pihak yang berwenang untuk menetapkan harga, adalah lembaga negara, regulator, atau pemerintah.