Suara.com - PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) akhirnya angkat bicara terkait penamaan dua kapalnya, 'JKW Mahakam' dan 'Dewi Iriana' yang sempat menjadi sorotan dan perbincangan hangat di media sosial (medsos).
Banyak warganet berspekulasi mengaitkan nama kapal tersebut dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana karena kemiripan nama.
Dalam keterangan resminya yang diterima pada Selasa 10 Juni 2025, PSSI menegaskan bahwa pemilihan nama kedua kapal tersebut murni berdasarkan keputusan internal perusahaan.
"Penamaan kapal 'JKW Mahakam' dan 'Dewi Iriana' dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun," jelas PSSI.
Perseroan menambahkan bahwa nama 'JKW Mahakam' juga mengacu pada wilayah operasional mereka di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam.
Bukan Pengangkut Nikel
Selain klarifikasi soal nama, PSSI juga membantah adanya dugaan bahwa kapal tersebut mengangkut nikel dari kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
PSSI menegaskan bahwa mereka adalah perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral, melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia.
"PSSI tidak memiliki afiliasi kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat," tegas perseroan.
Baca Juga: Alasan Pemilik Namai Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana, Terafiliasi Jokowi?
PSSI juga menjelaskan bahwa dokumentasi yang beredar di media sosial merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini.
"Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat," tambah PSSI.
Perusahaan menekankan bahwa peran mereka murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, dengan kegiatan operasional kapal-kapal sepenuhnya dilakukan oleh pihak penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka.
Sebelumnya diberitakan, beredar di media sosial soal kapal-kapal pengangkut nikel dari pulau tersebut yang mencatut nama mirip dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana.
Kapal-kapal pengangkut nikel yang dimaksud adalah armada dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang diduga beroperasi mengangkut ore nikel dari Pulau Gag.
Dari penelusuran Suara.com, dari situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan, memang ada kapal yang memiliki nama JKW.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!