Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah anggapan yang mengait-kaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Sebelumnya anggapan jtu muncul seiring beredarnya foto menunjukkan kapal-kapal pengangkut nikel dari Raja Ampat yang mencatut nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana.
Kapal-kapal yang dimaksud adalah JKW Mahakam dan Dewi Iriana.
Menanggapi hal itu, Bahlil menegaskan tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Adapun pemberian izin tambang di Raja Ampat dilakukan jauh sebelum Jokowi menjadi presiden.
"Itu nggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Bahlil mencontohkan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang resmi dicabut pemerintah.
"Yang empat IUP kita cabut itukan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," kata Bahlil.
"Sementara kalau PT GAG sejak tahun '72, kontrak karya. Sejak tahun '98 kontrak karyanya, di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali," sambung Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 5 Perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) secara resmi yang boleh mengelola hasil tambang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Juga: Jejak Jokowi Soal Raja Ampat Dikuliti Publik: Kupikir Cinta Rakyat, Ternyata Cinta Tambang
Dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 atau era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013 atau era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sementara tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.
Kapal JKW Mahakam
Sebelumnya beredar di media sosial soal kapal-kapal pengangkut nikel dari pulau tersebut yang mencatut nama mirip dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana.
Kapal-kapal pengangkut nikel yang dimaksud adalah armada dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang diduga beroperasi mengangkut ore nikel dari Pulau Gag.
Dari penelusuran Suara.com, dari situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan, memang ada kapal yang memiliki nama JKW. Setidaknya, terdapat delapan kapal dengan nama JKW Mahakam, yakni JKW Mahakam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 11.
Berita Terkait
-
Brand Parfum Bikin Video Satire Raja Ampat, Nama Wapres Gibran dan Menteri Bahlil Kena Sindir
-
Mulan Jameela Soroti Soal Eksplorasi Nikel di Raja Ampat: Anehnya...
-
Sosok Ketua PBNU Gus Fahrur Jadi Komisaris PT GAG, Sebut Lokasi Tambang Jauh dari Wisata Raja Ampat
-
Luka Tambang di Raja Ampat; Undang-undang Diabaikan, Alam dan Masyarakat Kian Terancam
-
Bawa-bawa Nama Jokowi, Postingan Ahmad Dhani soal Raja Ampat Sempat Dihapus
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri