Lantik Ratusan Pejabat Baru, Sri Mulyani Ingatkan Harus Bantu Program Prabowo

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 139 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan pada akhir pekan ini.

Para pejabat yang dilantik tersebar di 13 unit Eselon I, unit non-eselon, serta Badan Layanan Umum.

Dalam pidatonya, Menkeu menekankan bahwa jabatan yang diemban adalah kepercayaan negara yang tak hanya membutuhkan profesionalisme, tapi juga totalitas, integritas, dan kepekaan publik di tengah tantangan global dan nasional yang kompleks.

Ia pun secara tegas mengingatkan para pejabat untuk terus mengingat sumpah jabatan dan menjalankan tugas dengan ikhlas, fokus, dan penuh etika.

"Jabatan yang saudara emban mulai hari ini adalah sebuah bentuk kepercayaan negara. Suatu kepercayaan negara kepada saudara-saudara sekalian untuk menjadi pimpinan tinggi Pratama di bidang keuangan negara," ujarnya di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025).

Menteri Keuangan menyoroti bahwa pelantikan ini berlangsung di tengah momentum penting, di mana Pemerintah berkomitmen mewujudkan program prioritas Asta Cita besutan Presiden Prabowo Subianto. 

Untuk itu, menurutnya keuangan negara harus dikelola secara optimal sebagai instrumen penting dalam mendukung tujuan nasional, memastikan setiap rupiah dikumpulkan dan dibelanjakan untuk kemakmuran masyarakat, keadilan, dan peradaban Indonesia.

Di sisi lain, Menkeu juga mengingatkan bahwa dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi global menciptakan imbas besar terhadap pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, hingga regulasi ekspor impor yang disruptif. Kinerja pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu akan menentukan dalam memastikan APBN mampu mendukung pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa.

Di akhir pidatonya, Menkeu menyampaikan analogi yang menggugah bahwa amanah yang akan diemban adalah pertaruhan bagi Republik Indonesia.

Baca Juga: Keputusannya Dipertanyakan, Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Larang Pejabat Rapat di Hotel

"Ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa kepada Anda semua. Saya berharap pori-pori Anda sedikit merinding karena Anda adalah pertaruhan Republik. Yang Anda capai menentukan Republik, yang Anda gagal capai juga menentukan Republik," pungkasnya dengan nada penuh harap dan keyakinan. 

Dalam pidatonya itu juga Sri Mulyani memberi sinyal kuat akan adanya pembentukan kementerian/lembaga (K/L) baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. 

Menurut Sri Mulyani, fenomena kemunculan K/L baru bukan hal baru dan sudah terlihat dalam beberapa waktu belakangan. "Anda semua melihat, mulai dari beberapa tahun terakhir hingga ke depan akan muncul institusi-institusi baru. Tidak hanya kementerian, namun muncul lembaga-lembaga," tegasnya.

Perempuan yang akrab disapa Ani ini membagi lembaga baru tersebut ke dalam dua kategori: lembaga agensi dan lembaga kuasi. Lembaga agensi disebutnya memiliki kedekatan dengan kementerian, bahkan posisinya bisa serupa. Sementara itu, lembaga kuasi adalah organ yang mirip dengan lembaga negara namun tidak secara formal diakui dalam struktur kenegaraan.

Meski demikian, Ani mengingatkan bahwa kemunculan lembaga-lembaga baru ini akan membawa komplikasi dan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dari sisi perbendaharaan dan pembiayaan. "Ini pasti menimbulkan banyak komplikasi dan tantangan baru di dalam mengelola keuangan negara, terutama dari sisi perbendaharaan dan pembiayaan," jelas Ani.

Ia menambahkan bahwa tantangan tersebut akan menjadi fokus bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Sayangnya, Sri Mulyani tidak merinci nama-nama lembaga yang dimaksud.

Diketahui pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto terdapat 48 menteri dan 61 wakil menteri. 

Sebelumnya, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jumlah kabinet hanya sebanyak 34 Kementerian/Lembaga. Sehingga dengan bertambahnya jajaran kabinet, maka berdampak pada kebutuhan kantor.

Presiden Prabowo Subianto pun mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.