Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut menanggapi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sampai 280 persen.
Menurut Susi, bukan hanya gaji hakim saja yang harusnya dinaikan sebesar itu namun ada PNS, TNI hingga Polri juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah.
"Bila kita mau jujur, realistis, dan berbenah untuk nantinya bisa menghentikan/mengurangi korupsi secara drastis; Numerasi/gaji PNS, TNI dan Polri harus naik min 200 persen supaya layak dan kompatible dengan swasta," kicau Susi yang dikutip dari akun X pribadinya pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Namun perempuan 60 tahun ini tentu punya syarat untuk menaikkan gaji para pejabat negara ini.
Beberapa sistem dalam perekrutan hingga kinerja para abdi negara ini harus dibenahi. Salah satu caranya adalah melalui assesmen ulang yang berkualitas.
"Tapi tentu saja syarat profesionalisme harus dipatuhi. Recruitment berkualitas, Rasionalisasi jumlah PNS/TNI/Polri lewat assesment ulang. Jam kerja dan KPI harus jalan. Good governance harus menjadi jiwa semua lini Pemerintahan," ujarnya.
Perempuan yang punya jargon viral "tenggelamkan" ini juga menyinggung tentang hukuman berat untuk koruptor.
"Setelah assesment kualitas yang tidak perform dipensiunkan (pernsiun dini) yang bagus dipertahankan dan dinaikan numerasinya (naik gaji). Kalau korupsi terjadi hukum seberat beratnya," imbuh pemili Susi Air ini.
Susi Pudjiastuti juga membalas beberapa komentar warganet seperti ada yang menyinggung tentang pegawai titipan.
Baca Juga: Gaji Hakim Naik 280 Persen, KPK Berharap Hakim Bisa Membentengi Diri dari Godaan Korupsi
"Kalau titipan gimana uhuk?" celetuk seorang warganet.
Menurut Susi, maksud dari assessment yang disarankan olehnya ya untuk membuang orang-orang titipan yang tidak bisa kerja dengan baik.
"Assessment ulang maksudnya untuk memensiunkan yang model begini," kata Susi membalas.
"Pegawainya dikurangi. Di-assessment ulang yang jelek pensiunkan yang bagus yang naik gaji," katanya menegaskan.
Perempuan asli Pangandaran, Jawa Barat ini kemudian mengungkit lagi pernyataannya saat masih jadi menteri.
Momen itu saat dia menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa yang dibawakan Najwa Shihab.
Bersama Mentari Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri saat itu yakni Tito Karnavian, mereka membahas tentang menaikkan gaji PNS, TNI hingga Polri.
Susi saat itu mengutarakan hal yang sama untuk pencegahan korupsi salah satunya dengan menaikkan gaji hingga 200 persen, namun dengan assement ulang.
"Tolong dikencengin di sana (kerja polisi), nanti saya bantu usulkan kenaikan gaji ke Bu Ani (Sri Mulyani), 200 persen," ucap Susi dalam acara tersebut.
Sri Mulyani saat itu menjanjikan akan menaikkan gaji seperti usulan Susi asalkan penghasilan pajak dari semua bidang yang dibawahi kementarian atau BUMN naik.
"Saya naikkan kalau pajak dari Kelautan dan Polri naik," ucapnya sambil tertawa.
Namun memang kenyataannya, hingg saat ini belum ada kenaikan gaji signifikan untuk abdi negara yang dimaksud di atas.
Sementara itu, malah Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan menaikkan gaji hakim sampai 280 persen.
Hal ini yang memantik Susi sampai bersuara lagi meski kini sudah bukan bagian dari pemerintahan.
Komentari Tambang Nikel di Raja Ampat
Mendengar daerah Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan alam lautnya terancam karena penambangan nikel di sana, Susi langsung bersuara.
Dia mention akun Prabowo untuk segera menghentikan penambangan di sana.
“Yth. Bapak Presiden prabowo Gerindra mohon dengan sangat, hentikan penambangan di Raja Ampat ini,” kicaunya pada 6 Juni 2025 lalu.
Dia juga turut berterima kasih saat Prabowo akhirnya mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat.
‘Terimakasih Pak Presiden Prabowo. Mohon dipastikan bila masih ada yang lain yg lain Bapak harus segera hentikan juga. Yang atas Pengecualian & alasan jarak hanya 40 km dari Raja Ampat itu sangat berbahaya. Karena cepat atau lambat limbah dan kerusakan akan sampai Raja Ampat,” ungkap Susi.
Kontributor : Tinwarotul Fatonah
Berita Terkait
-
Gaji Hakim Naik 280 Persen, KPK Berharap Hakim Bisa Membentengi Diri dari Godaan Korupsi
-
Sri Mulyani Bocorkan Prabowo Bakal Bentuk Lembaga Baru, Siap-siap Hadapi Tantangan Keuangan Negara!
-
Inkonsistensi Prabowo Soal Reshuffle: Antara Ultimatum dan Kalkulasi Politik
-
Prabowo 'Sentil' Pramono Soal Giant Sea Wall: DKI Siap Ikuti Arahan Pusat!
-
PDIP Dinilai Hati-hati Hadapi Tawaran Gabung Pemerintah, Bakal Terima Kursi Kabinet?
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Beri Pesan ke Pendawa Indonesia: "Nek Wani Ojo Wedi-wedi" Berantas Narkoba
-
Skandal Korupsi Haji Rp1 Triliun, Kapan KPK Umumkan Tersangka Agar Tak Rusak Reputasi NU?
-
Menteri dan Anggota DPR Malaysia Terima Surat Ancaman, Pelaku Minta Tebusan 100.000 Dolar AS
-
Gus Yaqut Terima Aliran Dana Korupsi Haji Rp1 Triliun Lewat Perantara?
-
Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
-
Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
-
Pemda NTB Diminta Segera Pulihkan Kondisi dan Aktifkan Siskamling oleh Wamendagri
-
Roy Suryo Bawa 'Jokowis White Paper' ke DPR, Ijazah SMA Gibran Disebut 'Dagelan Srimulat'
-
Laskar Cinta Jokowi Sebut Pergantian Kapolri Listyo Bisa Jadi Bumerang, Said Didu: Makin Jelas
-
TNI Nyatakan Terbuka Bekerja Sama dengan Tim Investigasi Kerusuhan Agustus