Program Bocor
Fahmy juga menyoroti data penerima subsidi listrik yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurutnya, hingga kini masih terjadi kebocoran dalam pelaksanaan subsidi.
Ia mencontohkan rumah-rumah dengan daya listrik 900 Volt Ampere (VA) yang kemudian dialihfungsikan menjadi usaha kos-kosan. Padahal, menurutnya, golongan ini seharusnya tidak berhak mendapat subsidi.
Kementerian ESDM mencatat bahwa penerima subsidi listrik mencakup golongan rumah tangga R1 450 VA dan R1 900 VA, dengan jumlah masing-masing mencapai 24,75 juta dan 85,40 juta pelanggan.
Selain itu, bisnis kecil, industri kecil, kantor pemerintahan desa, dan sarana sosial juga masuk dalam penerima subsidi listrik.
"Nah, saya kira yang bisa dilakukan pemerintah atau PLN adalah melakukan peninjauan ulang terhadap siapa saja yang berhak menerima subsidi. Sekarang ini semua pelanggan 450 VA masih menerima subsidi. Begitu juga pelanggan 900 VA, ini juga perlu pendataan ulang. Tidak semuanya harus dapat," ujarnya.
Solusi Agar Subsidi Tak Bengkak
Fahmy menekankan pentingnya validasi data penerima subsidi. Pemerintah harus merombak data agar lebih transparan mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut.
Dengan data yang akurat, menurutnya, beban subsidi bisa ditekan sehingga anggaran negara tidak terbuang sia-sia.
Baca Juga: Bahlil Ngadu ke DPR Susah Tidur Gara-gara Lifting Minyak
Dalam paparannya, Jisman menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki strategi untuk mengendalikan subsidi listrik, seperti penetapan roadmap specific fuel consumption (SFC) pembangkit PLN, kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar USD 6 per MMBTU, serta roadmap susut jaringan tenaga listrik PLN.
Selain itu, ada pula kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga batubara USD 70 per ton, dan strategi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
"Jadi, saya kira yang paling memungkinkan dilakukan adalah memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran. Kalau itu bisa dijalankan, maka beban subsidi bisa berkurang dan jumlah subsidi bisa diturunkan," pungkas Fahmy.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN
-
Tiga Alasan Harga Perak Akan Naik Bersama Emas Tahun Ini
-
Bos Bulog Tak Bantah Banjir Sumatera Pengaruhi Produksi Beras
-
ESDM Yakin Target Produksi Minyak 605 Ribu Barel per Hari 2025 Tercapai, Apa Rahasianya?
-
Pemangkasan Produksi Batu Bara dan Nikel Sesuaikan Kebutuhan Industri
-
Wacana Insentif Mobil Listrik Dicabut, IESR: Beban Lingkungan Jauh Lebih Mahal
-
Bank Mandiri Perkuat Sinergi BUMN Bangun Huntara bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang