Suara.com - Sebuah kritik tajam yang menohok dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), AHY secara blak-blakan menyoroti persoalan inefisiensi akut dalam pembangunan infrastruktur nasional. Ia tak segan menyebut banyak proyek yang secara fisik tampak "megah nan wah", namun ironisnya, belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat karena lemahnya perencanaan dan koordinasi sejak awal.
Pernyataan AHY ini menjadi sorotan penting, mengingat gagasannya tentang pembangunan yang prudent dan berorientasi manfaat nyata. "Inefisiensi itu tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi," kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (23/7/2025).
Menurut AHY, perencanaan yang tidak holistik adalah biang keladi pemborosan anggaran negara. Ia menyoroti bagaimana banyak keputusan proyek diambil secara terburu-buru, tanpa perhitungan matang, lantas langsung dieksekusi. Imbasnya, ketika proyek sudah berjalan, masalah-masalah dasar baru muncul, dan seringkali tidak ada jalan mundur.
"Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu," lanjut AHY, menggarisbawahi kegagalan sistematis dalam pengelolaan proyek besar.
AHY tak hanya bicara di awang-awang. Ia bahkan mencontohkan sejumlah proyek bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang, meski sudah rampung dibangun, belum juga memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah. Ini adalah gambaran nyata dari inefisiensi yang dikritiknya.
Melihat kondisi ini, AHY mendorong keras adanya perencanaan terpadu (integrated planning) agar pembangunan benar-benar efektif dan tidak menjadi 'proyek mercusuar' belaka. Ia juga sangat menantikan pengawasan dan masukan kritis dari BPK, sebuah lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.
"Kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan," ujarnya, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik.
AHY juga menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus sepenuhnya berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah proyek yang selesai. Infrastruktur, kata dia, harus menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Lampu Hijau untuk KPK, Kejagung Persilakan Kajari Mandailing Natal Diperiksa Kasus Korupsi di Sumut
"Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari," pungkas AHY.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Raksasa Ritel Jepang Perluas Ekspansi di RI, Incar Kawasan Pinggiran
-
Investor Asing Borong Saham Rp4,05 Triliun Sejak Awal Tahun
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Proyek Kilang RDMP Balikpapan Habiskan 115 Ribu Ton Semen
-
Lampaui Rata-Rata Nasional, Produktivitas Jagung Dekalb Capai 7 Ton per Hektare
-
BCA Digital Bagikan Strategi Resolusi Finansial 2026
-
Harga Emas Antam di Level Rp2,88 Juta per Gram pada Sabtu
-
Laka Kerja di PLTU Sukabangun Memakan Korban, Manajemen Audit Seluruh Mitra
-
Benarkah MBG Bebani Anggaran Pendidikan?