Suara.com - Sebuah kritik tajam yang menohok dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), AHY secara blak-blakan menyoroti persoalan inefisiensi akut dalam pembangunan infrastruktur nasional. Ia tak segan menyebut banyak proyek yang secara fisik tampak "megah nan wah", namun ironisnya, belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat karena lemahnya perencanaan dan koordinasi sejak awal.
Pernyataan AHY ini menjadi sorotan penting, mengingat gagasannya tentang pembangunan yang prudent dan berorientasi manfaat nyata. "Inefisiensi itu tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi," kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (23/7/2025).
Menurut AHY, perencanaan yang tidak holistik adalah biang keladi pemborosan anggaran negara. Ia menyoroti bagaimana banyak keputusan proyek diambil secara terburu-buru, tanpa perhitungan matang, lantas langsung dieksekusi. Imbasnya, ketika proyek sudah berjalan, masalah-masalah dasar baru muncul, dan seringkali tidak ada jalan mundur.
"Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu," lanjut AHY, menggarisbawahi kegagalan sistematis dalam pengelolaan proyek besar.
AHY tak hanya bicara di awang-awang. Ia bahkan mencontohkan sejumlah proyek bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang, meski sudah rampung dibangun, belum juga memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah. Ini adalah gambaran nyata dari inefisiensi yang dikritiknya.
Melihat kondisi ini, AHY mendorong keras adanya perencanaan terpadu (integrated planning) agar pembangunan benar-benar efektif dan tidak menjadi 'proyek mercusuar' belaka. Ia juga sangat menantikan pengawasan dan masukan kritis dari BPK, sebuah lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.
"Kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan," ujarnya, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik.
AHY juga menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus sepenuhnya berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah proyek yang selesai. Infrastruktur, kata dia, harus menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Lampu Hijau untuk KPK, Kejagung Persilakan Kajari Mandailing Natal Diperiksa Kasus Korupsi di Sumut
"Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari," pungkas AHY.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
BRILink Agen Mekaar 426 Ribu, BRI Perluas Inklusi hingga Desa
-
BRI Consumer Expo 2026 Surabaya Tawarkan Promo Spesial dan Hiburan Musik
-
Hampir Separuh UMKM di Sektor Pangan, Masalah Pasar Masih Jadi Hambatan
-
OJK Perpanjang Batas Laporan Keuangan Asuransi hingga Juni 2026
-
OJK: Bank Bisa Penuhi Kebutuhan Valas Tanpa Bikin Rupiah Semakin Goyah
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp64.050/Kg, Telur Ayam Nyaris Rp32 Ribu
-
Masih Harus Uji Coba, Status Bahan Bakar Bobibos Tunggu Kepastian Kategori BBN atau BBM
-
Saham BBCA Anjlok ke Level Era Covid-19, Asing Penyebabnya
-
Pegadaian Cabang Bima Serahkan Bantuan CSR Peralatan Ibadah ke Masjid Al Ijtihad
-
Uji Lab Bahan Bakar Bobibos Dipercepat, ESDM Pastikan Standar sebelum Dipasarkan