Suara.com - Pemerintah mengungkapkan data pribadi masyarakat Indonesia masuk ke sistem Amerika Serikat. Adapun data yang terkirim itu terjadi bukan dari bagian proses negosiasi.
Dalam hal ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan tidak pernah dibahas atau disepakati soal pengiriman data pribadi WNI ke pihak asing saat melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.
"Yang dikhawatirkan kesannya kita sepakat, tiba-tiba ini data pribadinya WNI kita serahkan ke Amerika. Saya enggak pernah ngomongin ini di dalam proses negosiasi, tidak ada pengiriman data,” kata Susiwijono di Hotel Borubudur Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Namun, data itu sudah masuk dalam sistem Amerika. Sebab, banyaknya penggunaan google dan aplikasi digital lainnya yang dimiliki Amerika Serikat
"Data kita itu kan sudah sukarela kita input ke sistemnya Amerika.Pada saat kita menggunakan aplikasi digital.Contoh kita punya akun Google, kita kan harus nulis data pribadi kita," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kesepakatan dagang terbaru ini, Indonesia mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan data pribadi WNI di wilayah hukum Amerika Serikat.
Apalagi, Indonesia memiliki payung hukum perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Aturan ini akan menjadi referensi dalam memantau dan mengevaluasi penerapan standar keamanan data oleh mitra dagang asing.
"Oh itu sudah masuk ke Amerika Pak.WhatsApp, IG, semua akun medsos kita, itu data pribadi kita sudah kita kirim ke sana.Dengan kesepakatan ini, itu menjadi dasar hukum yang sah," jelasnya.
Dia pun menambahkan bahwa negosiasi ini terus dilakukan agar tidak memberatkan Indonesia. Apalagi, Indonesia berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang mencapai lima persen.
Baca Juga: Indonesia Minta Tarif Rendah ke AS, Ini yang Ditawarkan
"Kemudian terkait dengan bagaimana strategi kita untuk menjaga pertumbuhan di tengah global yang seperti tadi, sudah pasti instrumen APBN menjadi pendorong utama, bagaimanapun struktur ekonomi kita masih sangat tergantung dengan APBN," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Trump Batal Serang Iran, Harga Minyak Dunia Melandai
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun