Panduan Lengkap Mengurus Sertifikat Rumah dari AJB ke SHM

Suara.com - Momen serah terima kunci rumah adalah euforia yang tak terlupakan. Namun, bagi pembeli rumah yang cerdas, terutama generasi milileal yang melek finansial, perjuangan belum benar-benar usai.

Di balik kebahagiaan itu, ada satu tahap krusial yang akan menentukan keamanan investasi jangka panjang Anda: mengurus legalitas properti hingga tuntas.

Kunci dari keamanan ini ada pada selembar kertas sakti bernama Sertifikat Rumah.

Banyak yang terjebak pada Akta Jual Beli (AJB) dan menganggapnya sebagai bukti kepemilikan final. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya.

Memahami alur dari AJB hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Anda adalah fondasi utama untuk melindungi aset berharga Anda dari sengketa di kemudian hari.

Mari kita bedah prosesnya langkah demi langkah, agar Anda tidak salah jalan.

Babak Pertama: Memahami Perbedaan Mendasar AJB vs. SHM

Sebelum melangkah lebih jauh, Anda wajib memahami perbedaan kekuatan hukum antara dua dokumen ini.

Akta Jual Beli (AJB): Anggaplah AJB sebagai "kuitansi resmi" dari transaksi jual beli rumah Anda.

Baca Juga: Anti Ditolak! Jurus Jitu Mengajukan KPR Agar Cepat Disetujui Bank

Dokumen ini dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). AJB adalah bukti sah bahwa telah terjadi peralihan hak dari penjual ke pembeli.

Namun, AJB belumlah bukti kepemilikan tertinggi. Statusnya adalah sebagai syarat utama untuk melakukan proses balik nama sertifikat.

Sertifikat Hak Milik (SHM): Inilah puncak dari legalitas properti Anda.

SHM adalah bukti kepemilikan dengan kedudukan hukum tertinggi dan terkuat yang dikeluarkan oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Nama yang tercantum dalam SHM adalah pemilik sah properti di mata hukum, memberikan hak penuh untuk menggunakan, menjual, atau menjaminkannya.

"Memegang SHM atas nama sendiri ibarat memiliki paspor untuk properti Anda; diakui secara absolut dan memberikan ketenangan pikiran."

Babak Kedua: Proses Balik Nama, Misi Utama Anda

Proses mengubah nama di sertifikat lama (milik penjual) menjadi nama Anda dikenal dengan istilah "balik nama".

Proses ini hampir seluruhnya akan dibantu oleh PPAT tempat Anda menandatangani AJB. Berikut adalah alur permainannya:

Langkah 1: Penandatanganan AJB di Kantor PPAT

Ini adalah titik awal. Anda dan penjual, bersama dengan saksi-saksi, akan menandatangani AJB. Pastikan Anda membawa semua dokumen yang diperlukan, seperti:

-KTP, Kartu Keluarga, NPWP (pembeli dan penjual)

-Surat Nikah (jika sudah menikah)

-Sertifikat Rumah asli milik penjual

-Bukti pembayaran PBB tahun terakhir

Langkah 2: Validasi Pajak

Sebelum AJB bisa diproses lebih lanjut ke BPN, semua kewajiban pajak harus lunas. PPAT akan membantu memvalidasi bukti pembayaran pajak ini. Pajak yang terlibat adalah:

-Pajak Penghasilan (PPh): Dibayarkan oleh Penjual.

-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Dibayarkan oleh Anda sebagai Pembeli.

Langkah 3: PPAT Mengajukan Berkas ke BPN

Setelah AJB ditandatangani dan pajak lunas, PPAT akan membawa seluruh berkas ke kantor BPN setempat. Berkas ini termasuk AJB asli, sertifikat lama, fotokopi KTP, dan bukti lunas pajak (PPh dan BPHTB).

Langkah 4: Proses di BPN

Di BPN, petugas akan melakukan proses pencatatan peralihan hak. Nama pemilik lama di buku tanah dan di sertifikat akan dicoret dan diganti dengan nama Anda sebagai pemilik baru, lengkap dengan cap dan tanda tangan pejabat BPN yang berwenang.

Langkah 5: Penyerahan Sertifikat Baru

Proses ini biasanya memakan waktu, bisa beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung antrean di kantor BPN setempat.

Setelah selesai, PPAT akan mengambil sertifikat rumah yang sudah berganti nama dan menyerahkannya kepada Anda. Selamat, Anda kini adalah pemilik sah properti tersebut!

Babak Ketiga: Menghitung Estimasi Biaya Balik Nama Rumah

Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul. Biaya balik nama rumah tidaklah sedikit, dan Anda harus menyiapkannya di luar harga beli rumah. Komponen utamanya adalah:

BPHTB (Bea Pembeli): Ini adalah komponen biaya terbesar. Rumusnya adalah 5% x (Nilai Transaksi - NPOPTKP). NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang besarannya berbeda-beda di setiap daerah.

Contoh: Anda membeli rumah Rp 1 Miliar di Jakarta (NPOPTKP Rp 80 juta). Maka BPHTB Anda = 5% x (Rp 1.000.000.000 - Rp 80.000.000) = Rp 46.000.000.

Jasa PPAT: Biaya untuk jasa PPAT umumnya sekitar 0,5% hingga 1% dari nilai transaksi. Angka ini seringkali masih bisa dinegosiasikan.

Biaya Pengecekan Sertifikat & Balik Nama di BPN: Ini adalah biaya resmi yang masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besarannya sudah ditentukan oleh pemerintah dan relatif tidak terlalu besar, biasanya dihitung berdasarkan nilai tanah dan luasnya.

Mengurus legalitas hingga terbitnya SHM atas nama sendiri mungkin terasa panjang dan memakan biaya. Namun, ini adalah investasi paling fundamental untuk keamanan aset Anda.

Jangan pernah menyepelekan proses ini. Memiliki sertifikat rumah yang sah atas nama Anda adalah bukti akhir dari sebuah perjuangan dan awal dari ketenangan pikiran sebagai seorang pemilik rumah.