Ojol Maxride Terancam Dilarang Beroperasi Imbas Masalah Izin, Ini Sosok Pemiliknya

Suara.com - Maxride belakangan ini mencuri perhatian publik karena terancam tidak beroeprasi. Hal ini  dipastikan usai  Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan memberikan peringatan kepada maxride terkait perizinan angkutan penumpang di Yogyakarta.

Kebijakan ini diberlakukan karena belum adanya kejelasan izin yang diurus oleh pihak operator Maxride hingga saat ini.

Kepala Bidang Angkutan Dishub DIY, Wulan Sapto Nugroho di Yogyakarta, Kamis (25/9/2025), mengungkapkan kebijakan larangan ini telah dibahas bersama pemerintah kabupaten/kota di DIY, menyusul arahan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

"Waktu itu memang dari Pak [Pj] Sekda, atas arahan Pak Gubernur, mengumpulkan kabupaten/kota. Dalam pertemuan itu, kemudian kabupaten/kota menanggapi dengan membuat surat edaran terkait larangan [beroperasinya maxride]. Jadi kabupaten/kota sudah membuatnya," ungkapnya, dikutip via SuaraJogja.id.

Menarik dibahas, siapa pengusaha di balik Maxride?

Dikutip dari Linkedin, Maxride dipimpin oleh Ahmad Hidayat. Dia merupakan co-founder sekaligus konsultan bisnis Maxride sejak perusahaan ini pertama kali berdiri pada Agustus 2023.

Ahmad telah berpengalaman selama 18 tahun dalam menangani perusahaan berbasis aplikasi seperti Grab, Smartfren, dan Bakrie Telecom.

Sepanjang kariernya, Ahmad berpengalaman dalam berbagai jabatan, mulai dari penjualan, distribusi, analis data, konsultan bisnis, hingga manajemen di tingkat regional.

Puncaknya pada 2023 Ahmad menjadi Co-Founder Maxride Indonesia, sebuah layanan aplikasi transportasi inovatif untuk kendaraan roda tiga, Bajaj. Maxride berhasil meraih lebih dari 130.000 unduhan hanya dalam waktu empat bulan.

Baca Juga: Tim TONUZA MAN 1 Yogyakarta Raih Juara 1 Debat Islamic Banking Festival

Sebagai co-founder Ahmad yang lulus dari jurusan Administrasi Bisnis Universitas Telkom pada 2006 memegang berbagai peran, mencakup pengembangan aplikasi, analisis pasar, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, hingga hubungan dengan pemerintah.

Sebelumnya, di Grab Indonesia, Ahmad menjabat sebagai Region Head Sulawesi selama hampir 5 tahun, dan berhasil membawa bisnis menjadi lebih cuan pada 2019. Inovasinya dalam menciptakan armada Grab Bike XL, mendorong peluang bisnis lokal, serta mengelola kerja sama dengan pihak ketiga dengan memanfaatkan pengetahuan tentang pasar di Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

Dalam industri Telekomunikasi dan IT, Ahmad berfokus pada penjualan dan distribusi. Dia pernah meraih berbagai penghargaan seperti Best Revenue Growth, Best Area Achievement, serta Best Team Management. Pengalaman saya sebagai Data Analyst juga memperkuat kemampuan dalam pengambilan keputusan berbasis data dan perencanaan strategis.

Saat ini aplikasi Maxride makin berkembang. Mereka memiliki dua fitur utama yakni layanan Roda Tiga untuk Pilihan transportasi khas dan efisien dengan Bajaj RE yang ideal untuk menembus jalanan kota yang padat. Kemudian manajemen sewa terpadu yang menyediakan unit sewa guna mempercepat penetrasi pasar dan memastikan ketersediaan pengemudi. Aplikasi Maxride juga disebut ramah pengguna.

Maxride Indonesia berkomitmen menghadirkan solusi transportasi yang unik dan efisien, dengan tujuan mengubah pengalaman perjalanan perkotaan lewat pendekatan inovatif, mengutamakan keselamatan, kenyamanan, serta harga yang terjangkau.

Maxride Di Yogyakarta: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang

Di balik segala ide dan inovasinya, ternyata Maxride memiliki berbagai masalah operasional, terutama di Yogyakarta.  Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan memastikan tengah menyiapkan langkah pelarangan operasional kendaraan roda tiga Maxride sebagai angkutan penumpang di Yogyakarta.

Kebijakan ini diberlakukan karena belum adanya kejelasan izin yang diurus oleh pihak operator Maxride hingga saat ini.

Kepala Bidang Angkutan Dishub DIY, Wulan Sapto Nugroho di Yogyakarta, Kamis (25/9/2025), mengungkapkan kebijakan larangan ini telah dibahas bersama pemerintah kabupaten/kota di DIY, menyusul arahan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

"Waktu itu memang dari Pak [Pj] Sekda, atas arahan Pak Gubernur, mengumpulkan kabupaten/kota. Dalam pertemuan itu, kemudian kabupaten/kota menanggapi dengan membuat surat edaran terkait larangan [beroperasinya maxride]. Jadi kabupaten/kota sudah membuatnya," ungkapnya.

Menurut Sapto, secara regulasi operasional Maxride memang sulit ditempatkan. Jika digunakan untuk angkutan umum, kendaraan roda tiga ini masuk kategori angkutan lingkungan sesuai Peraturan Menteri (PM) 117. Artinya, kendaraan hanya boleh beroperasi di jalan lokal atau lingkungan Izin operasi ditetapkan dan dikeluarkan kabupaten/kota.

"Sebagian besar kabupaten/kota menyatakan menolak, dibuktikan dengan adanya SE itu. Jadi tindak lanjut [larangan] nya nanti dikembalikan lagi ke kabupaten/kota, apakah akan ada kawasan tertentu yang ditetapkan, atau memang sepenuhnya tidak boleh," ujarnya.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni