- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkapkan bahwa harga eceran BBM, LPG, dan Listrik di Indonesia.
- Sebagai contoh ekstrem, harga Solar seharusnya mencapai Rp11.950 per liter.
- Tak hanya BBM, Menkeu juga memaparkan bahwa APBN menanggung 70% lebih harga LPG 3 kg dan 78% harga minyak tanah
Suara.com - Perdebatan soal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi di Indonesia yang sering dituding lebih mahal dibandingkan negara tetangga akhirnya dijawab lugas oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, harga yang dibayar masyarakat selama ini jauh lebih murah daripada harga keekonomiannya karena adanya intervensi besar-besaran dari APBN.
Purbaya menegaskan, seluruh komoditas energi dan non-energi yang dikonsumsi masyarakat mendapat subsidi dan kompensasi besar.
"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non energi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).
Data yang dibeberkan Purbaya menunjukkan betapa besarnya beban fiskal yang ditanggung negara demi menjaga daya beli masyarakat:
| Komoditas | Harga Sebenarnya (per unit) | Harga Jual Eceran (HJE) | Beban Subsidi APBN | Persentase Subsidi |
| Solar | Rp11.950/liter | Rp6.800/liter | Rp5.150/liter | 43 persen |
| Pertalite | Rp11.700/liter | Rp10.000/liter | Rp1.700/liter | 15 persen |
| Minyak Tanah | Rp11.150/liter | Rp2.500/liter | Rp8.650/liter | 78 persen |
| LPG 3 Kg | Rp42.750/tabung | Rp12.750/tabung | Rp30.000/tabung | 70 persen |
Bahkan, BBM non-subsidi seperti Pertalite pun masih ditanggung APBN sebesar Rp1.700 per liter. Angka yang paling mencolok ada pada Minyak Tanah, di mana masyarakat hanya membayar 22% dari harga aslinya, dengan beban APBN mencapai Rp8.650 per liter.
Subsidi tidak berhenti pada BBM dan LPG. Sektor penting lainnya seperti listrik dan pertanian juga menjadi sasaran keberpihakan fiskal.
- Listrik 900 VA Subsidi: Pemerintah menanggung Rp1.200/kWh agar masyarakat hanya membayar Rp600/kWh (67% dari harga asli).
- Pupuk Urea: Harga aslinya Rp5.558/kg, namun masyarakat hanya membayar Rp2.250/kg karena APBN menanggung Rp3.308/kg.
- Pupuk NPK: Dari harga asli Rp10.791/kg, masyarakat cukup membayar Rp2.300/kg.
"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," tutup Purbaya.
Baca Juga: Bukan Permanen, ESDM: Pembelian BBM Murni Pertamina oleh SPBU Swasta Hanya Solusi Kekosongan Stok
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Serbu Promo Superindo Weekend, Ada Beli 1 Gratis 1 Minyak Goreng sampai Produk Bayi
-
Harga Minyak Terus Naik, DEN: Pembatasan BBM Akan Berdasarkan CC dan Jenis Kendaraan
-
Pasar Properti Ditopang Rumah Kecil dan Menengah
-
Dari Piutang hingga Tata Kelola, Ini PR Besar Perusahaan Sebelum IPO
-
Tarif Listrik Tak Naik sejak 2022, Kok Tagihan Bisa Membengkak?
-
QRIS Masuk Sektor Logistik, UMKM Agen Paket Ikut Kecipratan Manfaat
-
India Akhirnya Naikkan Harga BBM Setelah 4 Tahun Bertahan
-
Begini Ramalan Nilai Tukar Rupiah dalam Waktu Dekat, Bisa Tembus Rp 20.000?
-
Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada
-
Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%