- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saling lempar sanggahan soal besaran subsidi LPG 3 Kg.
- Menurut data yang Menkeu Purbaya harga asli (keekonomian) satu tabung LPG 3 Kg mencapai Rp42.750.
- Bahlil secara implisit membantah angka yang diungkapkan oleh Menkeu Purbaya. Ia menyindir bahwa data yang digunakan Menkeu kemungkinan keliru.
Suara.com - Sebuah perselisihan data terbuka terjadi antara dua menteri di Kabinet Merah Putih terkait harga keekonomian LPG 3 Kg atau yang akrab disebut 'gas melon'.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saling lempar sanggahan soal besaran subsidi yang ditanggung negara.
Kontroversi ini mencuat setelah Menkeu Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025) membeberkan data yang mengejutkan publik.
Menkeu Purbaya yang baru menjabat, secara blak-blakan mengungkapkan besaran subsidi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut data yang disampaikannya, harga asli (keekonomian) satu tabung LPG 3 Kg mencapai Rp42.750.
Karena adanya subsidi dari pemerintah sebesar kurang lebih Rp30.000, masyarakat hanya perlu membayar di kisaran Rp12.750 per tabung (Harga Eceran Tertinggi/HET di pangkalan). Purbaya menegaskan, subsidi ini mencapai 70% dari harga keekonomian, menunjukkan besarnya keberpihakan fiskal negara.
Tak butuh waktu lama, sanggahan langsung datang dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang kementeriannya bertanggung jawab penuh atas tata kelola dan distribusi LPG 3 Kg.
Bahlil, yang ditemui di Jakarta pada Kamis (2/10/2025), secara implisit membantah angka yang diungkapkan oleh Menkeu Purbaya. Ia menyindir bahwa data yang digunakan Menkeu kemungkinan keliru.
"Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh Dirjennya dengan baik atau oleh timnya," ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya (ESDM) sedang mematangkan data subsidi, yang salah satunya berkoordinasi dengan BPS. Ia mengisyaratkan bahwa data yang disajikan oleh Kemenkeu belum mencerminkan angka terkini atau yang sedang diproses.
Baca Juga: Vivo dan BP AKR Batal Beli BBM Pertamina, Protes Kandungan Etanol
Menariknya, data yang diungkapkan oleh Menkeu Purbaya sebenarnya sejalan penuh dengan Menkeu pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Pada awal tahun 2025, Sri Mulyani juga pernah menegaskan bahwa harga eceran LPG 3 Kg adalah Rp12.750, padahal harga seharusnya (keekonomian) adalah Rp42.750 per tabung.
Bahkan, Sri Mulyani membeberkan bahwa realisasi penyaluran dana subsidi LPG 3 Kg sepanjang tahun 2024 mencapai Rp80,2 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa subsidi bukan hanya melindungi kelompok rentan, tetapi juga dinikmati secara signifikan oleh kelompok kelas menengah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik