Pertamina Klaim Masih Negosiasi dengan SPBU Swasta soal Pembelian BBM

Suara.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut proses pembicaraan dengan badan usaha SPBU Swasta soal pembelian BBM masih dalam proses negosiasi.

Simon mengatakan pihaknya masih membuka diri dalam negosiasi, setelah beberapa dua perusahaan SPBU Swasta yakni Vivo dan BP-AKR keberatan dengan BBM impor Pertamina yang mengandung etanol.

"Masih berjalan, masih berjalan," kata Simon kepada wartawan di Sarinah, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

"Yang pasti dari kita juga membuka diri dari SPBU swasta juga. Sama-sama-kan, kita sudah, ini semua open book," lanjut dia.

Dia menjamin bahwa Pertamina tidak akan memanfaatkan kelangkaan BBM di SPBU swasta demi mengambil keuntungan.

"Saya juga sudah menyampaikan di mana-mana, bahwa Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini. Kami juga tidak seolah-olah mencari keuntungan," tegasnya.

Simon juga memastikan bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak akan menyebabkan kenaikan harga.

"Yang pasti kita sama-sama open book dan agar harga di masyarakat tidak terpengaruh. Jadi tidak ada kenaikan harga di masyarakat," ujarnya.

Sebagai diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM lewat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kembali mengumpulkan sejumlah perusahaan SPBU swasta di kantornya pada Jumat 3 Oktober lalu. Langkah itu diambil setelah, Vivo dan BP AKR membatalkan pembelian BBM dari Pertamina.

Baca Juga: Kementerian ESDM: Etanol Bikin Mesin Kendaraan jadi Lebih Bagus

Kedua badan usaha swasta itu mundur, karena BBM yang akan dijual Pertamina kepada mereka mengandung etanol.

Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, serta sejumlah perusahaan SBPU swasta pada Rabu (2/10/2025).

"Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian, karena ada konten etanol tersebut," kata Achmad.

Padahal menurut Achmad, kadar etanol itu masih jauh di bawah batas regulasi yang ditentukan, yakni 20 persen.

"Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah," kata Achmad.

Sementara Shell, tidak melakukan pembelian dari Pertamina disebabkan karena terbentur birokrasi di internal perusahaannya.