-
SPBU swasta mengadu ke BKPM soal pembatasan kuota impor BBM
-
Pembatasan kuota impor BBM mengancam kelangsungan investasi swasta
-
Kementerian akan diskusikan solusi kuota impor dengan ESDM dan BPH Migas
Suara.com - Badan Usaha (BU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta mengadu ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait carut-marut kuota impor bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai investor dalam negeri, SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Exxon merasa dibatas-batasi oleh pemerintah dalam kuota impor BBM.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan laporan ini terkait kepastian dan kelangsungan investasi yang telah digelontorkan SPBU swasta di dalam negeri.
"Karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita. Keterkaitannya dengan adanya pembatasan isu, pembatasan terhadap kuota import bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha," ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut Todotua, negara memang akan menjamin kepastian investasi dari para investor yang telah mengguyur dana besar untuk Indonesia, termasuk para SPBU Swasta.
"Jadi inti semangat prinsipnya adalah kita negara harus hadir dalam konteks terhadap mengelola isu kepastian investasi di negara kita. Isu mengenai kondusivitas investasi di negara kita," ucapnya.
Namun demikian, dalam pertemuan hari ini, Todotua akan kembali berdiskusi dengan Kementerian ESDM maupun BPH Migas untuk mencari solusi atas permasalahan kuota impor BBM ini.
"Jadi kita coba kembali memanage dan memang dari Pak Lawode Dirjen Migas dan teman-teman BPH juga sudah membicarakan bahwa salam perjalanannya atas masukan yang diberikan sudah mulai ada kolaborasi bilateral korporasi antara teman-teman pelaku usaha non-Pertamina dengan Pertamina," imbuhnya.
Sebelumnya diwartakan tiga perusahaan SPBU swasta yakni Shell, Vivo dan BP-AKR mengakui bahwa stok BBM mereka akan habis pada Oktober ini. Mereka sebelumnya berharap bisa diberi kelonggaran diberikan tambahan kuota impor BBM.
Baca Juga: Investasi DME Mandek? BKPM Akui Belum Ada Investor Serius Garap Hilirisasi Batu Bara
Tetapi Kementerian ESDM menegaskan berdasarkan aturan, kuota impor BBM sudah ditentukan pada awal tahun dan tak bisa diubah. Karenanya pemerintah menyarankan ketiga perusahaan itu untuk membeli dari Pertamina.
Vivo dan BP tadinya telah sepakat untuk membeli base fuel yang diimpor oleh Pertamina. Tapi pada pekan ini keputusan dibatalkan karena BBM Pertamina ternyata memiliki kandungan etanol.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
IHSG Dibuka Lari Kencang ke Level 7.346
-
Harga Minyak Dekati Level 100 Dolar: Selat Hormuz Mencekam di Tengah "Drama" Trump-Iran
-
Kejar Setoran Barang Mewah, Bea Cukai dan DJP Segel 4 Kapal Pesiar Asing di Jakarta Utara
-
Tak Peduli Harga Minyak Dunia Naik, Wall Street Tetap Meroket
-
UMKM Terancam Gulung Tikar Imbas Wacana Larangan Total Vape
-
Strategi Baru Tekan Biaya Produksi Sawit, Sebar Serangga Penyerbuk
-
BEI Gembok Tiga Saham Sekaligus, Siapa Saja?
-
Dana Asing Kabur dari IHSG, Saham BUMI Masuk Rekomendasi Analis
-
Minta KAI Percantik, Menhub: Bogor Stasiunnya Pada Jelek
-
Cegah Efek Domino 'Bank Run', OJK Rilis Panduan Resmi Medsos bagi Perbankan