Didesak Beli BBM Pertamina, BP-AKR: Yang Terpenting Kualitas

Suara.com - BP-AKR berkomitmen untuk mempercepat normalisasi pasokan bahan bakar agar kembali tersedia di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU BP.

Meski demikian salah satu badan usaha SPBU swasta itu pihaknya tidak akan mengorbankan kualitasdan layanan terbaik untuk pelanggan.

Hal ini disampaikan BP-AKR di tengah negosiasi dengan Pertamina dan Kementerian ESDM terkait kelanjutan rencana pembelian BBM Pertamina yang tertunda.

Diwartakan sebelumnya BP-AKR dan Vivo berencana membeli base fuel yang diimpor Pertamina untuk mengatasi stok dua perusahaan yang habis pada Oktober ini. Tapi rencana itu dibatalkan, karena BBM Pertamina mengandung etanol.

“Fokus kami tetap sama, yaitu memastikan kualitas produk yang konsisten, serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan,” tulis manajemen BP-AKR pada Selasa (7/10/2025).

Dalam rangka penyediaan BBM, BP-AKR memastikan setiap langkah kolaborasi, utamanya dengan Pertamina Patra Niaga, berlangsung dengan terukur dan bertanggung jawab.

Manajemen BP-AKR menyampaikan bahwa perusahaan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait guna memastikan terpenuhinya pasokan base fuel atau bahan bakar murni yang memenuhi tiga aspek tata kelola.

Adapun ketiga aspek tata kelola tersebut meliputi kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi serta standar kualitas, dan komersial.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menyampaikan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU bp) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

Baca Juga: Kandungan Etanol Bikin Vivo dan BP Gagal Beli BBM Pertamina, Patra Niaga: Sudah Lazim

“Vivo, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis,” ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun kepada ANTARA dari Jakarta, Senin.

Roberth memaparkan tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor BBM adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi, seperti pernyataan antimonopoli, pencucian uang, penyuapan, dan lain-lain.

Roberth menekankan bahwa proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah.

Di sisi lain, Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai.