Ekonom Beberkan Efek Domino Program Listrik Desa ke Ekonomi Daerah

Suara.com - Ekonom dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Andries Lionardo membeberkan efek domino dari program listrik desa. Salah satunya, terlihat dari meningkatnya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Saat ini, banyak desa kini mulai membentuk koperasi energi dan usaha rumahan berbasis listrik.

"Kebijakan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi alat pemberdayaan," ujarnya seperti dikutip di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurut Andries, ketersediaan listrik yang merata membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di pedesaan.

Di Sumatera Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang menjadi bagian dari total 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025.

Tujuh di antaranya berada di Musi Banyuasin, seperti Desa Bandar Jaya, Epil Barat, Kepayang, Mangsang, Muara Merang, Pangkalan Bulian, dan Sako Suban.

"Tanpa listrik, tidak akan ada administrasi desa berbasis teknologi. Infrastruktur desa juga tidak bisa berkembang. Coba lihat jalan-jalan desa, gedung sekolah, semua butuh listrik yang kuat dan pencahayaan yang terang supaya anak-anak bisa membaca dengan baik dan menjaga kesehatan matanya," imbuhnya.

Sementara itu, Pakar Energi Unsri, M Taufik Toha, menyebut capaian elektrifikasi nasional sudah mendekati sempurna. Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian program ini.

“Listrik desa kita sekarang sudah bagus, sudah 99 persen secara nasional. Rasio rumah tangga terlistriki juga mencapai 91 persen," katanya.

Baca Juga: Bahlil Beri Sindiran Menohok ke SPBU Swasta: Monggo Cari Negara Lain!

Taufik juga menekankan pentingnya pemanfaatan energi terbarukan dalam program lisdes.

"Panel surya lebih memungkinkan, karena Indonesia ini tropis. Sinar matahari tersedia sepanjang tahun. Energinya bisa disimpan di baterai untuk digunakan malam hari. Itu paling efisien untuk desa di hutan atau daerah terpencil," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan listrik desa menjadi tonggak menuju swasembada energi nasional, di mana pemerataan akses listrik tak hanya mendorong pembangunan, tetapi juga menciptakan keadilan energi yang menopang ekonomi rakyat dari desa hingga kota.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025, sebagai bagian dari komitmen bersama PLN untuk mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia pada 2030.

"Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030," kata Bahlil.

Bahlil menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo, sebanyak 5.758 desa dan 4.310 dusun ditargetkan segera bebas dari kegelapan.