Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bereaksi keras menanggapi sorotan media Inggris, The Guardian, yang memprediksi Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam menjadi "kota hantu" di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan, kekhawatiran tersebut tidak berdasar dan pembangunan IKN, meskipun pendanaan APBN dikurangi, tidak akan berhenti.

“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Purbaya, kondisi finansial IKN akan membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. "Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut," tegasnya.

Purbaya mengungkapkan, salah satu kunci keberlanjutan proyek IKN saat ini adalah peran sektor swasta. Pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada sejumlah perusahaan swasta untuk memulai pembangunan hunian.

"Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi," jelas Purbaya, menekankan bahwa proyek IKN "masih jalan terus."

Sikap optimistis ini kontras dengan laporan The Guardian yang menyoroti penurunan pendanaan negara untuk IKN secara drastis pada tahun 2025. Media asing tersebut juga mencatat bahwa Presiden Prabowo belum mengunjungi IKN sejak menjabat dan terjadi pengunduran diri kepala serta wakil kepala Otorita IKN.

Di sisi lain, Otorita IKN telah menunjukkan sinyal percepatan. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, memproyeksikan jumlah pekerja konstruksi akan melonjak hingga 20.000 orang untuk mengakselerasi pembangunan. Saat ini, sudah sekitar 7.000 pekerja konstruksi yang menetap di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Pembangunan IKN tahap kedua kini difokuskan pada pengembangan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif pasca terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Tanda tangan kontrak untuk pembangunan kompleks perkantoran legislatif (anggaran Rp8,5 triliun) dan yudikatif (anggaran Rp3,1 triliun) dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Baca Juga: Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun The Guardian mengutip pakar yang menyebut IKN sudah "kota hantu," Purbaya dan Basuki kompak membantah keraguan tersebut. Komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek ini, ditambah dengan masuknya investor swasta, diharapkan menjadi bantahan nyata terhadap prediksi negatif media internasional.