Bertemu Wapres Gibran, Komite Otsus Papua Minta Tambahan Anggaran Hingga Dana BLT Langsung ke Rakyat

Suara.com - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menjadi sorotan utama setelah dua anggota Komite Eksekutifnya, Yanni dan Billy Mambrasar, secara vokal menyampaikan lima aspirasi strategis yang sangat krusial di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Komite Eksekutif.

Dalam Rapat Pleno di Kantor BP3OKP, kedua perwakilan Papua itu menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) tidak boleh lagi berhenti di meja birokrasi, melainkan harus diterjemahkan menjadi keadilan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat asli Papua (OAP).

“Otonomi Khusus adalah wujud keadilan sosial bagi masyarakat Papua. Sudah saatnya implementasi kebijakan ini benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya berhenti di level birokrasi,” tegas Yanni, Selasa (4/11/2025).

Billy Mambrasar menambahkan bahwa generasi muda Papua siap menjadi penggerak aktif perubahan, bukan hanya penerima kebijakan.

Berikut adalah lima tuntutan strategis yang dipaparkan, menunjukkan adanya upaya keras untuk memastikan efektivitas dana Otsus:

1. Tambahan Anggaran Otsus untuk 6 Provinsi Baru: Komite menilai alokasi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lagi memadai untuk tantangan pembangunan yang kompleks dan geografis yang luas di enam provinsi baru. Keadilan fiskal dinilai sebagai fondasi bagi keadilan sosial.
2. Dana Otsus Langsung Skema BLT ke OAP: Untuk memotong rantai birokrasi yang lambat, Komite mendesak agar sebagian dana Otsus disalurkan langsung melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua (OAP), yang diawasi dengan sistem digital agar transparan. "Kami ingin memastikan tidak ada anak Papua yang gagal sekolah karena keterlambatan dana,” ujar Billy.
3. Deklarasi Papua Sebagai Tanah Injil: Usulan ini diajukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual, budaya, dan identitas kemanusiaan yang menjadi jati diri masyarakat Papua.
4. Reaktivasi Program PYCH di Semua Provinsi Baru: Program warisan Presiden Jokowi, Papua Youth Creative Hub (PYCH), didorong untuk dihidupkan kembali dan diperluas guna mencetak lebih banyak inovator dan wirausahawan muda.
5. Peluncuran Program MANTAP (Manajemen Talenta Papua): Mendesak percepatan peluncuran program MANTAP untuk memetakan keahlian anak muda Papua dan menghubungkannya langsung dengan peluang green jobs dan tech jobs.

Selain aspirasi tersebut, Komite Eksekutif juga mengumumkan inisiatif konkret yaitu pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi 1.000 anak muda Papua, dimulai di Papua Barat dan diperluas ke provinsi lain. Langkah ini merupakan komitmen nyata untuk menyiapkan talenta Papua di era transformasi digital dan ekonomi hijau.

Yanni menutup dengan pesan kuat, “Papua tidak boleh hanya menjadi penerima pembangunan. Papua harus menjadi subjek perubahan, dengan masyarakatnya sebagai pelaku utama.”