Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah gencar mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan modus memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, yang terindikasi terjadi dalam rentang waktu 2016 hingga 2020.
Dalam pengusutan kasus ini, Kejagung telah melakukan penggeledahan di kediaman salah satu pihak yang terkait, yakni Ken Dwijugiasteadi, mantan Direktur Jenderal Pajak (DJP) periode 2016–2017, yang namanya kini masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi suap dalam program tax amnesty yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Modusnya, pejabat Kemenkeu diduga menerima suap guna memperkecil biaya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak saat mengakses program tax amnesty tersebut.
Pencekalan oleh Imigrasi, yang diajukan oleh Kejagung, tidak hanya berlaku untuk Ken Dwijugiasteadi. Total lima orang dicekal terkait penyidikan ini:
Ken Dwijugiasteadi: Mantan Direktur Jenderal Pajak (DJP).
Victor Rachmat Hartono: Direktur Utama PT Djarum.
Karl Layman: Pemeriksa Pajak Muda pada Kanwil DJP Jakarta Selatan I.
Heru Budijanto Prabowo: Konsultan pajak.
Baca Juga: Rekam Jejak Jeffry Simatupang, Mundur sebagai Pengacara Helwa Bachmid untuk Melawan Habib Bahar
Bernadette Ningdijah Prananingrum: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Semarang.
Profil Ken Dwijugiasteadi
Ken Dwijugiasteadi adalah pria kelahiran Malang, Jawa Timur, pada tahun 1957. Ia dikenal memiliki latar belakang pendidikan yang spesifik dan relevan dengan bidang perpajakan:
Sarjana Ekonomi (1983): Ken menamatkan pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB) di Malang.
Master Tax Auditing (1991): Ia melanjutkan studi masternya dengan fokus Master of Science in Tax Auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda.
Perjalanan karier Ken di lingkungan Kemenkeu terbilang panjang, dimulai dari bawah sejak 1983:
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal
-
Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal