- Dino Patti Djalal memberikan sembilan rekomendasi penanganan banjir dan longsor di Sumatra merujuk pengalaman tsunami Aceh 2004.
- Presiden harus bertindak sebagai pengarah utama operasi dan menunjuk komando terpadu yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
- Pemerintah harus siap menghadapi data korban awal yang tidak akurat dan potensi krisis pasca-air surut di Sumatra.
4. Komando Terpadu yang Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Ia menekankan perlunya seorang panglima operasi yang berada langsung di bawah komando presiden agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Dino mencontohkan sosok Mayjen Bambang Darmono yang memimpin operasi tsunami 2004.
“Untuk banjir dan longsor kali ini, Kepala BNPB saja mungkin tidak cukup untuk mengendalikan seluruh operasi. Mungkin perlu sosok dengan otoritas lebih tinggi,” ucapnya.
5. Pertimbangkan Penetapan Bencana Nasional
Dino mendorong pemerintah mengevaluasi kemungkinan menetapkan status bencana nasional agar mobilisasi sumber daya negara bisa dilakukan tanpa hambatan prosedural.
“Ini momen untuk bersatu dalam duka dan aksi solidaritas. Saat tsunami 2004, bantuan masyarakat justru lebih besar dari pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pejabat publik untuk berhati-hati bersikap agar tidak memicu amarah warga.
6. Informasi Resmi Harus Disampaikan dari Lapangan
Baca Juga: Sinyal Tegas Kapolri di Tengah Banjir Sumatra, Ujian Nyata Reformasi dan Presisi Polri
Dino meminta pemerintah menyiapkan juru bicara khusus yang memberikan keterangan setiap hari dari posko utama.
Menurutnya, penyampaian informasi dari pusat berpotensi menimbulkan jarak dan memperbesar ruang spekulasi.
7. Menteri Tidak Perlu Gimmick Kerja Bakti
Ia menyoroti kebiasaan sejumlah pejabat yang hanya muncul untuk sekadar tampil di kamera.
“Yang penting bukan optik ikut kerja bakti. Yang penting rapat harian dua kali untuk koordinasi dan sering berada di lapangan sampai situasi terkendali,” tegasnya.
8. Masa Tanggap Darurat Jangan Dihentikan Terlalu Cepat
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Celios Dukung Pemerintah Beri Insentif Fiskal Berbasis Penyerapan Tenaga Kerja
-
Pelindo dan 14 BUMN Luncurkan Kolaborasi TJSL di Raja Ampat, Perkuat Kemandirian Masyarakat 3T
-
IESR Bongkar Dampak dari Kebijakan Bebas Pajak Kendaraan Listrik Dihapus
-
Dihantam Tarif AS, ESDM Justru Percepat Ambisi Energi Surya 100 GW
-
Viral Narasi Dana Nasabah Himbara Dipakai untuk Program MBG, OJK dan LPS: Hoaks!
-
Menaker Akan Wajibkan Perusahaan Ikut Gaji Peserta Program Magang Nasional
-
Suku Bunga Goyang Daya Beli, Pasar Properti 2026 Kini Lebih Rasional
-
Tudingan Duit Bank Dipakai untuk Biayai Program Prioritas Pemerintah Terlalu Tendensius
-
Sengkarut MinyaKita: Antara Kelangkaan, Birokrasi BUMN, dan Rencana Kenaikan Harga
-
Waskita Beton Precast (WSBP) Kantongi Pendapatan Rp395 Miliar