9 Saran Dino Patti Djalal untuk Prabowo: Anggaran Militer Digunakan Bantu Sumatera

4. Komando Terpadu yang Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden

Ia menekankan perlunya seorang panglima operasi yang berada langsung di bawah komando presiden agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Dino mencontohkan sosok Mayjen Bambang Darmono yang memimpin operasi tsunami 2004.

“Untuk banjir dan longsor kali ini, Kepala BNPB saja mungkin tidak cukup untuk mengendalikan seluruh operasi. Mungkin perlu sosok dengan otoritas lebih tinggi,” ucapnya.

5. Pertimbangkan Penetapan Bencana Nasional

Dino mendorong pemerintah mengevaluasi kemungkinan menetapkan status bencana nasional agar mobilisasi sumber daya negara bisa dilakukan tanpa hambatan prosedural.

“Ini momen untuk bersatu dalam duka dan aksi solidaritas. Saat tsunami 2004, bantuan masyarakat justru lebih besar dari pemerintah,” katanya.

Ia juga mengingatkan pejabat publik untuk berhati-hati bersikap agar tidak memicu amarah warga.

6. Informasi Resmi Harus Disampaikan dari Lapangan

Baca Juga: Sinyal Tegas Kapolri di Tengah Banjir Sumatra, Ujian Nyata Reformasi dan Presisi Polri

Dino meminta pemerintah menyiapkan juru bicara khusus yang memberikan keterangan setiap hari dari posko utama.

Menurutnya, penyampaian informasi dari pusat berpotensi menimbulkan jarak dan memperbesar ruang spekulasi.

7. Menteri Tidak Perlu Gimmick Kerja Bakti

Ia menyoroti kebiasaan sejumlah pejabat yang hanya muncul untuk sekadar tampil di kamera.

“Yang penting bukan optik ikut kerja bakti. Yang penting rapat harian dua kali untuk koordinasi dan sering berada di lapangan sampai situasi terkendali,” tegasnya.

8. Masa Tanggap Darurat Jangan Dihentikan Terlalu Cepat

Dari pengalaman tsunami 2004, status darurat beberapa kali diperpanjang karena kondisi lapangan masih berat. Hal serupa, menurut Dino, mungkin berlaku untuk bencana di Sumatra.

Ia menyarankan pemerintah menyusun indikator yang jelas kapan tanggap darurat boleh dialihkan ke tahap pemulihan.

9. Minimnya Bantuan Internasional, APBN Perlu Direvisi

Dino menilai kebutuhan dana untuk pemulihan tiga provinsi akan sangat besar. Berbeda dari tsunami 2004 yang mendapat dukungan global, bencana kali ini diperkirakan tidak menarik perhatian internasional sebesar itu.

Ia mengusulkan pemerintah merevisi APBN 2026, termasuk mempertimbangkan realokasi anggaran pertahanan.

“Saya yakin para patriot di TNI dan Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan bila sebagian anggaran disisihkan untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan,” ujarnya.