Mendag Lepas Ekspor Senilai Rp 978 Miliar dari 8 Provinsi

Suara.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan melepas ekspor serentak dari delapan provinsi yang digelar pada Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan menjadi bagian dari upaya mendorong kinerja ekspor nasional berbasis daerah.

Selain Kabupaten Bekasi, pelepasan ekspor itu juga berlangsung di Mojokerto, Jawa Timur; Semarang, Jawa Tengah; Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Makassar, Sulawesi Selatan; Badung, Bali; Samarinda, Kalimantan Timur; serta Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Sinergi Nusantara: Dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia”. Sebanyak 31 badan usaha terlibat dalam transaksi ekspor serentak ini, termasuk satu koperasi yang ikut ambil bagian.

Busan menyampaikan, nilai transaksi yang dilepas mencerminkan kontribusi pelaku usaha dari berbagai daerah yang berjalan seiring dengan peran pemerintah dalam memperkuat ekosistem perdagangan nasional.

“Kegiatan ini melibatkan 31 perusahaan yang melakukan ekspor dari delapan titik dengan total nilai mencapai 58,77 juta dolar AS atau sekitar Rp978 miliar. Pencapaian ini mencerminkan kontribusi pelaku usaha yang berjalan seiring dengan peran pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam mendukung ekosistem perdagangan,” ujar Busan.

Pelepasan transaksi ekspor kali ini juga diikuti oleh eksportir pemula. Salah satunya CV Sorajati Dharma Biru asal Yogyakarta yang berhasil menembus pasar nontradisional dengan tujuan ekspor ke Bora-Bora Island, Polinesia Prancis.

Produk yang dilepas berasal dari beragam sektor, mulai dari manufaktur, komoditas primer, hingga produk kreatif. Keterlibatan Koperasi Merah Putih menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses ekspor berbasis kolektif.

Busan menegaskan, pemerintah akan terus mendorong ekspor nasional secara inklusif agar tidak hanya didominasi perusahaan besar, tetapi juga melibatkan UMKM dan koperasi.

“Pemerintah akan memberikan berbagai pelatihan, mulai dari standardisasi produk, desain, hingga manajemen usaha agar produk desa memiliki daya saing ekspor,” lanjut Busan .

Baca Juga: 1.000 UMKM Tebar Diskon, Mendag Pede Transaksi Harbolnas Capai Rp 17 Triliun

Kemendag juga mendorong pengembangan ekspor berbasis daerah melalui program Desa Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. Hingga saat ini, sekitar 741 desa dinilai siap untuk didorong menjadi desa ekspor.

Selain itu, pelaku UMKM diajak memanfaatkan program UMKM BISA Ekspor yang difasilitasi melalui perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara. Sepanjang Januari hingga November 2025, program tersebut mencatatkan transaksi sebesar USD 134,4 juta atau sekitar Rp2,1 triliun.

“Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan UMKM dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekspor Indonesia,” ucap Busan .

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional yang telah diselesaikan sepanjang tahun ini. Indonesia saat ini telah mengimplementasikan 20 perjanjian perdagangan yang membuka peluang akses pasar global lebih luas bagi eksportir nasional.

“Hingga saat ini Indonesia telah mengimplementasikan 20 perjanjian perdagangan internasional. Implementasi perjanjian-perjanjian tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha nasional untuk memperluas akses pasar global,” jelas Busan .

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi menyampaikan, peserta pelepasan transaksi ekspor mencerminkan keberagaman struktur ekspor Indonesia, baik dari sisi skala usaha maupun jenis produk.

“Melalui sinergi tersebut, juga terbangun komitmen pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan ekspor sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ucap Puntodewi.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Denso Manufacturing Indonesia Hirotsugu Kano mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong ekspansi ekspor nasional.

“Pelepasan ekspor nasional yang digelar serentak di delapan provinsi menjadi pengingat bahwa ekspor merupakan prioritas nasional dan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar stakeholders,” tambah Kano .