- DJBC Kemenkeu memperkuat SDM dan menindak tegas pelanggaran disiplin menyusul ancaman pembubaran Menteri Keuangan.
- Bea Cukai memberhentikan 27 pegawai pada 2024 dan memproses 33 pegawai pada 2025 akibat kecurangan.
- Menkeu Purbaya memberi ultimatum satu tahun perbaikan kinerja agar tidak merumahkan 16 ribu pegawai.
Suara.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mulai berbenah usai terancam dibubarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan kalau lembaganya mulai memperkuat pembinaan sumber daya manusia demi meningkatkan kualitas kinerja, baik di sektor pengawasan maupun perbaikan.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas setiap pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari penguatan kualitas dan integritas SDM Bea Cukai,” katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (31/12/2025).
Nirwala mengungkapkan selama tahun 2024, Bea Cukai telah memberhentikan 27 pegawai karena berkaitan dengan fraud alias penipuan atau kecurangan serta pelanggaran disiplin berat.
Sementara di tahun 2025, ada 33 pegawai yang sudah diproses untuk penjatuhan hukuman yang berkaitan dengan fraud dan pelanggaran disiplin berat.
Lebih lanjut Nirwala menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga konsistensi kinerja di bidang pengawasan, penindakan, dan penerimaan.
“Kami berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Bea Cukai yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.
Ancaman Purbaya ke Bea Cukai
Sebelumnya Purbaya Yudhi Sadewa sempat melayangkan ultimatum ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) untuk memperbaiki kinerja.
Menkeu Purbaya menyebut kalau ancaman untuk merumahkan 16 ribu pegawai Bea Cukai adalah perintah langsung dari atasan. Makanya dia memberikan waktu setahun agar mereka segera berbenah.
Baca Juga: Menperin Minta Insentif Otomotif ke Menkeu
"Kita kasih waktu setahun untuk betulin. Kalau enggak, 16 ribu pegawai kita rumahkan. Bukan dari saya tuh, dari bos di atas," kata Purbaya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Bendahara Negara mengatakan kalau perintah itu untuk memecut para pegawai agar bekerja lebih baik. Dengan demikian Bea Cukai tak perlu lagi dibekukan ala era Orde Baru, di mana tugas itu diserahkan ke Société Générale de Surveillance (SGS), perusahaan asal Swiss.
"Jadi saya pakai itu untuk pecut Bea Cukai supaya bekerja lebih baik untuk perbaiki kinerjanya, supaya kita tidak perlu lagi menyerahkan ke asing, masa negara kita enggak mampu," timpal dia.
Berita Terkait
-
Menperin Minta Insentif Otomotif ke Menkeu
-
Viral di Medsos, Kemenkeu Bantah Purbaya Jadi Otak Penyitaan Duit Korupsi Konglomerat
-
Babak Belur Dihantam Bencana, Purbaya Akan Tambah Anggaran Aceh Rp 1,63 Triliun di 2026
-
Purbaya Sentil BNPB karena Lelet Serap Anggaran Bencana, Dana Nganggur Masih Rp 1,51 T
-
Purbaya Klaim Dana Bantuan Banjir Sumatra Rp 268 Miliar Sudah Cair ke 3 Provinsi
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM