Bisnis / Ekopol
Rabu, 31 Desember 2025 | 20:39 WIB
Petugas menunjukkan sampel bahan bakar minyak (BBM) B-20, B-30, dan B-100 di Jakarta, Selasa (26/2/2019). Antara/Aprillio Akbar/aww/aa.
Baca 10 detik
  • POPSI mengkritik rencana pungutan ekspor sawit untuk mandatori B50 mulai semester dua 2026, khawatir merusak daya saing dan merugikan petani.
  • Kenaikan pungutan ekspor diprediksi menggerus pendapatan petani Tandan Buah Segar (TBS) sebab dana BPDP menipis untuk subsidi biosolar.
  • POPSI mengusulkan desain ulang biodiesel melalui konsep *fleksiblending* dan pembagian beban biaya untuk menjaga keberlanjutan petani.

Selain itu, peluang untuk menaikkan bauran biodiesel seharusnya bergantung pada kapasitas produksi CPO nasional. Jika produktivitas meningkat dan produksi mencapai target 50–60 juta ton per tahun, maka berpeluang untuk meningkatkan bauran biodiesel bisa menjadi pilihan kebijakan. 

Langkah tersebut tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga memperkuat sektor sawit, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan menjamin keseimbangan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Di samping itu, POPSI mendesak pemerintah untuk untuk tidak membebankan seluruh biaya program B50 kepada BPDP. Menurut mereka harus ada ada pembagian beban yang jelas antara BPDP, negara, dan peningkatan efisiensi industri, dengan batas maksimal kontribusi BPDP agar dana petani tetap terlindungi. 

POPSI menekankan, jika program biodiesel diklaim mampu menghemat anggaran solar hingga Rp 135 triliun setahun, sudah seharusnya juga  pemerintah mengalokasikan sebagian keuntungan tersebut dalam skema pembagian beban. 

Load More