Alokasi Biodiesel Ditetapkan 2026 Sebesar 15,65 Juta kL, ESDM: Bisa Hemat Devisa Rp139 Triliun!

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menetapkan kuota biodiesel tahun 2026 sebanyak 15.646.372 kiloliter (kl).

Dari total alokasi biodiesel, dibagi menjadi dua kategori utama, alokasi Public Service Obligation (PSO) sebesar 7.454.600 kl dan alokasi non-PSO sebesar 8.191.772 kl.

Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026.

"Pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 ini akan didukung oleh sinergi dari 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif bagi sektor PSO sebagaimana ketentuan pada tahun sebelumnya," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listyan lewat keterangannya pada Rabu (24/11/2025).

Eniya mengatakan, penetapan alokasi biodiesel bagian upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan impor BBM jenis solar, sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel 2026 disebut dapat mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai sawit nasional, dengan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun.

Kemudian, dapat menghemat devisa dari impor solar sebesar Rp139 triliun.

Selain itu, program biodiesel diklaim menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.

Guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas di lapangan, Kementerian ESDM akan memperkuat tata kelola, pengawasan, dan transparansi melalui penetapan alokasi yang terukur berbasis kapasitas dan kinerja.

Baca Juga: Pemerintah Mulai Pangkas Kuota Ekspor Gas Secara Bertahap

Upaya itu dilakukan dengan monitoring standar mutu biodiesel secara ketat, pengawasan distribusi di titik serah, hingga pelibatan surveyor independen untuk melakukan verifikasi volume serta kualitas biodiesel yang disalurkan.

Langkah pengawasan itu dilakukan guna memastikan implementasi program Biodiesel 40 persen (B40) berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak terkait.

Di samping itu, pemerintah tetap membuka peluang untuk merevisi aturan mandatori jika sewaktu-waktu terdapat perubahan pada target alokasi volume pada masa mendatang.