Suara.com - Memiliki kendaraan melalui sistem pembiayaan atau leasing memang menjadi solusi praktis bagi masyarakat di kota-kota besar untuk menunjang mobilitas.
Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan tanggung jawab finansial yang ketat. Salah satu konsekuensi paling fatal dari kelalaian membayar angsuran adalah penyitaan unit oleh pihak penyedia kredit.
Memasuki tahun 2026, regulasi mengenai penarikan kendaraan semakin diperketat demi perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi lembaga keuangan.
Memahami rincian denda serta prosedur penarikan menjadi sangat krusial agar keuangan dan kenyamanan Anda tidak terganggu.
Batas Waktu Keterlambatan: Kapan Mobil Mulai Terancam Ditarik?
Pertanyaan yang paling sering muncul bagi debitur adalah: telat berapa bulan mobil akan ditarik? Secara umum, kebijakan ini bervariasi antar perusahaan, namun pola standarnya biasanya mengikuti tahapan berikut:
Keterlambatan 1 Bulan: Pihak leasing biasanya akan melakukan langkah persuasif melalui pesan singkat (SMS/WhatsApp) atau telepon untuk mengingatkan jatuh tempo.
Keterlambatan 2 Bulan: Jika tunggakan memasuki bulan kedua, perusahaan akan melayangkan Surat Peringatan (SP) tertulis secara resmi ke alamat debitur.
Keterlambatan 3 Bulan: Ini adalah fase kritis. Jika tidak ada iktikad baik atau komunikasi untuk penyelesaian tunggakan hingga bulan ketiga berturut-turut, pihak leasing memiliki dasar kuat untuk melakukan eksekusi penarikan unit.
Baca Juga: Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
Namun, perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan dapat bertindak lebih responsif sejak bulan pertama jika debitur dianggap tidak kooperatif atau sulit dihubungi.
Simulasi Denda Harian: Beban yang Terus Membengkak
Selain risiko penyitaan, keterlambatan pembayaran juga memicu denda harian yang cukup memberatkan.
Rata-rata besaran denda di industri pembiayaan berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai angsuran bulanan Anda, dihitung per hari keterlambatan.
Jumlah denda ini akan terus terakumulasi setiap hari hingga Anda melunasi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, menunda pembayaran hanya akan membuat beban finansial Anda semakin tidak terkendali.
Berdasarkan aturan yang berlaku, proses penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pihak leasing atau tenaga penagihan eksternal wajib mengikuti prosedur legal sebagai berikut:
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Bisa Borong, Harga Emas Antam Turun Jadi Rp2.655.000/Gram
-
Bergerak Dua Arah, IHSG Masih Bertengger di Level 5.900
-
Harga Minyak Naik Tipis di Tengah Bayang-Bayang Melimpahnya Pasokan
-
SMGR Catat Penjualan Semen Tumbuh 4,4% hingga Mei 2026
-
Home Credit Genjot Pembiayaan Usai Penyaluran Kredit Tumbuh 14% pada Kuartal I 2026
-
BEI Gunakan Fitur Repo SBSN di SPPA, Dorong Likuiditas Pendalaman Pasar Keuangan
-
Bank Mandiri Salurkan KUR Rp17,77 Triliun hingga Mei 2026, Sektor Pertanian Jadi Penerima Terbesar
-
Presiden RI dan PM Singapura Tegaskan Kesepakatan Perihal Selat Malaka
-
Mulai Juli 2026, Pemutihan Data SLIK Wajib Selesai dalam 3 Hari Kerja
-
Sudah Dapat 4 Juta Ha Lahan, Agrinas Akan Buka 400.000 Ha Kebun Sawit Baru