Trump Sebut AS Bakal 'Keruk' Minyak Venezuela Usai Tangkap Presiden Maduro

Suara.com - Amerika Serikat yang berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya.

Tak lama setelah kabar penangkapan tersebut dikonfirmasi, Presiden AS Donald Trump langsung memaparkan rencana strategisnya untuk mengambil alih sektor energi di negara kaya minyak tersebut.

Melalui akun media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat akan segera masuk ke Venezuela untuk melakukan ekstraksi.

"Seperti yang diketahui semua orang, bisnis minyak di Venezuela telah hancur total selama periode yang sangat lama," ujar Trump pada Minggu (4/1/2026).

Trump berencana menggelontorkan miliaran dolar melalui korporasi AS untuk memperbaiki infrastruktur migas Venezuela yang selama ini terbengkalai.

Langkah ini dianggap sebagai upaya Washington untuk mengamankan pasokan energi global sekaligus menghapus pengaruh rezim sebelumnya.

Dilansir dari Anadolu, langkah sepihak Amerika Serikat ini memicu gelombang kecaman dari berbagai penjuru dunia. China secara terbuka mengkritik keras serangan tersebut sebagai "tindakan hegemoni" yang melanggar Piagam PBB.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat.

Rusia pun menyatakan solidaritas teguhnya kepada rakyat Venezuela.

Baca Juga: Venezuela Menolak Takluk, Sebut Serangan AS Sebagai Perang Kolonial

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengecam agresi bersenjata tersebut dan membantah rumor bahwa Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, telah melarikan diri ke Rusia.

Sementara itu, Iran menyebut serangan ini sebagai contoh nyata pelanggaran hukum internasional yang harus segera dikutuk oleh masyarakat dunia.

Wali Kota New York Protes Keras

Kritik tidak hanya datang dari luar negeri. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, secara mengejutkan menghubungi Presiden Trump langsung untuk menyuarakan penolakannya.

Mamdani menyebut penangkapan Maduro sebagai "tindakan perang" dan upaya pemaksaan perubahan rezim yang berbahaya.

"Menyerang negara berdaulat secara sepihak adalah pelanggaran hukum federal dan internasional," tegas Mamdani. Ia juga mengkhawatirkan keselamatan puluhan ribu warga keturunan Venezuela yang tinggal di New York akibat gejolak ini.

Respon PBB, Uni Eropa, dan Negara Sahabat

Dari sisi kemanusiaan, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengaku alarm atas intervensi militer ini. PBB mendesak semua pihak untuk menahan diri guna mencegah jatuhnya korban sipil lebih lanjut.

Uni Eropa, melalui Kaja Kallas, bersikap lebih hati-hati. Meskipun mengakui bahwa Maduro kekurangan legitimasi, Uni Eropa menekankan bahwa segala proses transisi kekuasaan harus menghormati hukum internasional dan dilakukan secara damai.