Bos Vale Santai Tanggapi Rencana Pemerintah Pangkas Produksi Nikel

Suara.com - Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto menanggapi rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan memangkas produksi nikel pada 2026.

Bernardus mengaku memahami tujuan dari rencana tersebut, yakni untuk mengendalikan harga nikel. 

"Kita melihat ya, itu visinya pemerintah kan sebetulnya bukan semata-mata memangkas produksi nikel. Tapi tujuan besarnya kan adalah bagaimana nikel dari Indonesia itu bisa menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Dalam hal ini, oh kalau dipangkas mungkin ininya naik lah, harganya naik," ujar Bernardus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta yang dikutip pada Selasa (20/1/2025). 

Menurutnya, rencana pemerintah tersebut tidak perlu disikapi dengan panik, melainkan dengan pemahaman terhadap tujuan kebijakan dan kesiapan perusahaan untuk beradaptasi.

"Tentu saja ada kasus-kasus di mana perusahaan-perusahaan itu sudah memiliki komitmen sebelumnya dan bagaimana berdiskusi dengan pemerintah supaya mendapatkan jalan keluar itu yang harus ditempuh," jelasnya. 

Untuk dampak langsung terhadap Vale, Bernardus menyebut akan memastikannya ketikan kebijakan tersebut direalisasikan. 

"Nanti kami lihat ya, kita belum tahu nih, kan baru di-approve ya (RKAB 2026)," ujarnya. 

Ketika ditanya apakah kebijakan itu bisa menaikkan harga nikel, Bernardus menjawab adanya peluang kenaikan harga. Namun saat dipertegas dampaknya untuk harga jangka panjang, Bernardus mengaku tidak ingin berspekulasi. 

"Mungkin ada, mungkin ada (berdampak ke kenaikan harga). (Tapi apakah jangka panjang) Aduh, saya enggak tahu. Saya bukan dukun," tegasnya. 

Baca Juga: Demi Kebutuhan Pabrik, DPR Desak ESDM Beri Tambahan Kuota RKAB ke Vale

Berdasarkan penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, rencananya produksi nikel pada 2026 akan berada di kisaran 250–260 juta ton.

Mengalami penurunan dibanding target produksi yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

"Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” kata Tri pada 14 Januari lalu.