Danantara Mau Ambil Alih Tambang Milik Agincourt, Sudah Izin Grup Astra?

Suara.com - Pemerintah berencana mengalihkan pengelolaan pertambangan Martabe di Sumatera Utara dari PT Agincourt Resources ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Hal ini menyusul, dengan dicabutnya izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resourcers oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Agincourt Resources merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang menjadi bagian dari Grup Astra.

Dengan adanya rumor ini, lantas apakah Danantara telah sowan ke Grup Astra?

Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengakui pihaknya belum berbincang-bincang dengan Grup Astra atas rencana pengambilan aliha tambang emas tersebut.

Ia bilang, hal itu bukan ranah dari Danantara untuk berkomunikasi dengan Grup Astra.

"Itu bukan dengan kami ya, tentu nanti mungkin akan dikomunikasikan," ujar Dony saat ditemui di Kawasan GBK, Jakarta, Senin (28/1/2026).

Kepala BP BUMN ini juga belum bisa mengumbar soal kompensasi ke pihak swasta yang tambangnya akan diambil alih oleh BPI Danantara. "Oh saya belum bisa jawab itu," tegasnya.

Namun, Dony telah menyiapkan BUMN yang akan mengelola tambang Martabe tersebut. Bahkan, BUMN ini baru dibentuk Danantara.

"Oh iya, jadi memang pemerintah memutuskan, kami sedang mengkaji untuk dialihkan ke Perhutani dan juga ke perusahaan mineral kita. Ini yang sedang dikaji oleh pemerintah, tentu saja ini kita tindaklanjuti," ucapnya.

Baca Juga: Danantara Akui Akan Alihkan Tambang Emas Martabe dari PTAR ke BUMN Perminas

Bentuk Perminas

Danantara telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurus tambang-tambang terbengkalai. Ia menyebut, BUMN dinamakan Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Menurut Dony, BUMN Perminas ini baru dibentuk, dan merupakan entitas sendiri di bawah Danantara.

"Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk," katanya.

Dony menambahkan, tugas Perminas akam mengelola tambang yang menjadi penugasan dari pemerintah, seperti tambang Martabe di Sumatera Utara yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources.

"Jadi memang pemerintah memutuskan. Kami mengkaji untuk dialihkan ke Perhutani dan juga ke perusahaan mineral kita. Ini yang sedang dikaji oleh pemerintah, tentu saja ini kita tinggal lanjutin," katanya.

Sebelumnya diwartakan sebanyak 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari puluhan perusahaan itu ada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, tambang dan perkebunan.

Termasuk di antaranya adalah perusahaan tambang emas PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, dan perusahaan listrik PT North Sumatra Hydro Energy. Sebelumnya tiga perusahaan ini juga digugat perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai Rp4,8 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan kebijakan itu di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Ia mengatakan keputusan itu diambil Prabowo usai rapat dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.