Melimpah di Gudang, Mahal di Piring: Mengapa Harga Beras RI Begitu Mahal?

Suara.com - Indonesia mengawali tahun 2026 dengan sebuah teka-teki pangan yang membingungkan. Pasalnya, gudang-gudang Bulog sedang berada di titik tersibuknya dengan stok 3,3 juta ton beras, ini adalah rekor tertinggi cadangan beras pemerintah sepanjang sejarah. Namun di saat yang sama, dompet para ibu rumah tangga justru semakin tipis akibat harga pasar yang enggan turun dari angka Rp15.000 per kilogram."

Mengapa hukum pasar supply and demand seolah tidak berlaku di sini? Mengapa saat barang melimpah, harga justru ogah turun?

Gabah Mahal, Beras Ikut Terkerek

Akar pertama dari tingginya harga di tingkat konsumen sebenarnya bermula dari niat baik pemerintah melindungi petani. Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, menunjuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kg sebagai pemicu utama.

"Dulu, penggilingan membeli gabah di kisaran Rp5.000. Begitu dipatok di Rp6.500 untuk kesejahteraan petani, biaya produksi di hilir otomatis naik," ujar Eliza. Dampaknya positif bagi Nilai Tukar Petani (NTP), namun menjadi beban tambahan bagi konsumen akhir karena struktur biaya dasar beras memang sudah bergeser ke atas.

Sumbatan di Jalur Distribusi

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, tidak menutupi kegeramannya. Dengan produksi 2025 yang mencapai 34,7 juta ton salah satu yang tertinggi dalam sejarah seharusnya tidak ada alasan bagi harga untuk melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Produksi ada, stok ada. Kalau harga masih naik, berarti ada yang tidak beres di tata niaga," tegas Amran.

Pemerintah mencium adanya ketidakefektifan dalam penyaluran. Stok yang menumpuk di gudang tidak akan menurunkan harga pasar jika tidak segera digelontorkan melalui operasi pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Baca Juga: Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional, Bahlil Jadi Ketua

Produksi Beras Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional dalam periode 2023 hingga 2025 menunjukkan tren kenaikan. Pada 2023, produksi beras Indonesia tercatat sekitar 31,10 juta ton.

Angka tersebut sedikit terkoreksi pada 2024 menjadi sekitar 30,62 juta ton, seiring penurunan produksi padi akibat faktor cuaca. Namun pada 2025, produksi beras kembali melonjak dan diperkirakan mencapai sekitar 34,7 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sejalan dengan produksi, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog juga tercatat melimpah. Hingga awal 2026, stok beras Bulog berada di kisaran 3,2–3,3 juta ton, menjadikannya stok awal tahun terbesar sepanjang sejarah.

Harga Beras yang Terus Naik

Meski demikian, harga beras di pasar belum sepenuhnya mencerminkan kondisi stok yang aman. Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat konsumen dalam tiga tahun terakhir cenderung bergerak naik. Pada 2023, harga beras medium nasional masih berada di kisaran Rp11.500–Rp12.000 per kilogram.

Memasuki 2024, harga naik ke rentang Rp12.500–Rp13.500 per kilogram. Sementara pada akhir 2025 hingga awal 2026, harga beras medium di sejumlah daerah tercatat berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram, dengan beras premium di beberapa pasar dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Amran menyebut kenaikan harga beras dipicu naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

Namun data Kementerian Pertanian per 20 September, Rata-rata harga gabah kering panen nasional hanya Rp6.625 per kilogram. Dari 28 provinsi pelapor, 20 provinsi berada di atas HPP, tiga provinsi sama dengan HPP, dan lima provinsi justru di bawahnya.

Untuk itu, pemerintah, kata dia, telah memperkuat pengawasan hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Pemerintah ingin pangan stabil, yang pertama beras, agar tidak ada alasan harga beras di atas HET,” kata Amran dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idulfitri di Jakarta.

Selain pengawasan, pemerintah juga mendorong percepatan intervensi pasar melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dinilai penting agar stok besar yang tersimpan di gudang Bulog dapat segera disalurkan ke pasar dan menekan harga di tingkat konsumen.

Amran menegaskan, produksi dan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Karena itu, pemerintah akan memastikan seluruh instrumen stabilisasi harga berjalan optimal. Amran menyatakan pedagang tak boleh menjual beras di atas HET.

“Beras kita cadangan stok hari ini 3 juta lebih. Jadi sangat cukup untuk masyarakat. Tidak ada alasan harga beras di atas HET,” ungkapnya.

Ancaman 'Beras Tua' di Gudang Bulog

Pengurus Pusat PERHEPI sekaligus anggota Ketahanan Pangan INKINDO, Khudori, menilai stok beras Bulog yang mencapai sekitar 3,2 juta ton perlu dicermati secara lebih hati-hati. Menurutnya, stok jumbo memang penting sebagai instrumen pengaman pasar, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera disalurkan.

“Di satu sisi stok besar ini prestasi karena bisa mencegah pihak-pihak menahan pasokan. Tapi di sisi lain, stok sebesar ini menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan,” ujar Khudori kepada wartawan.

Ia mengingatkan bahwa mayoritas stok beras Bulog saat ini telah berumur lebih dari enam bulan. Bahkan, sebagian di antaranya merupakan sisa impor tahun sebelumnya yang usia simpannya mendekati satu tahun.

“Beras itu barang tidak tahan lama. Idealnya disimpan empat bulan. Semakin lama disimpan, risikonya makin besar, baik penurunan mutu, susut volume, hingga potensi rusak, dan itu membebani Bulog sebagai korporasi,” katanya.

Khudori juga menilai penyaluran beras SPHP yang tidak maksimal sepanjang 2025 menjadi salah satu faktor utama menumpuknya stok di gudang Bulog. Realisasi SPHP yang hanya sekitar separuh target dinilai perlu menjadi evaluasi agar persoalan serupa tidak terulang pada 2026.

Jangan Sampai Rakyat Pindah ke Mie Instan

Menambahkan, Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, menilai mahalnya harga beras tidak terlepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Jadi salah satu alasan kenapa harga beras di level konsumen mahal, karena karena harga GKP yang biasa dibeli Rp5.000 per kilogram, ini dinaikkan oleh Pak Prabowo menjadi Rp6.500 (per kilogram) karena untuk menjaga kesejahteraan petani,” ucap Eliza.

Kebijakan tersebut dinilai mendorong kenaikan biaya produksi di tingkat penggilingan, yang kemudian diteruskan ke harga jual beras di pasar. Di sisi lain, Eliza mengakui kenaikan harga gabah membawa dampak positif bagi petani, tercermin dari mulai membaiknya nilai tukar petani setelah bertahun-tahun stagnan.

Sebagai solusi, Eliza menilai kebijakan harga gabah perlu diimbangi dengan langkah konkret di hilir. Pemerintah didorong memperluas operasi pasar Bulog melalui penyaluran beras bersubsidi yang lebih terarah bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu, distribusi stok beras Bulog juga perlu diperluas agar tidak menumpuk di gudang, sementara masyarakat terpaksa membeli beras dengan harga mahal di pasar. Tanpa langkah tersebut, ia mengkhawatirkan pergeseran konsumsi masyarakat ke pangan substitusi yang lebih murah.

“Kalau misalkan (beras) menumpuk di gudang, masyarakat kita untuk membeli beras di pasaran ini harganya mahal, mereka nanti bisa-bisa mengurangi pembelian berasnya dan mengganti ke hal lain misalkan ke mie instan atau ke gorengan,” pungkasnya.