- OJK sebut penyimpangan penjatahan saham saat IPO jadi akar manipulasi harga saham.
- Emiten PIPA dan REAL dijatuhi sanksi miliaran rupiah akibat laporan keuangan dan dana IPO.I
- zin Penjamin Emisi UOB Kay Hian dibekukan setahun karena pelanggaran serius proses IPO.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya blak-blakan mengenai akar masalah praktik manipulasi harga atau yang populer disebut "saham gorengan" di pasar modal Indonesia.
Ternyata, aroma tidak sedap ini sudah tercium sejak proses Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO).
Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, penyimpangan dalam proses penjatahan saham menjadi pintu masuk utama para spekulan.
“Salah satu akar utama praktik manipulasi harga di pasar modal Indonesia adalah penyimpangan dalam proses IPO, khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor yang sebenarnya,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (9/2/2026).
Eddy menambahkan, OJK menemukan adanya kelemahan fatal dalam penerapan prinsip kehati-hatian (Know Your Customer) serta penggunaan informasi palsu dalam proses pemesanan saham. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya distorsi harga saat saham mulai melantai di bursa.
Sebagai bukti nyata ketegasan regulator, OJK resmi menjatuhkan sanksi administratif berat terhadap dua emiten, yakni PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL).
Untuk kasus PIPA, OJK menemukan "dosa" berupa kesalahan material dalam laporan keuangan 2023. Perusahaan diduga mencatatkan aset dari dana initial distribution offering (IDO) tanpa bukti transaksi yang sah. Akibatnya, PIPA diganjar denda Rp1,85 miliar. Tak hanya korporasi, jajaran direksi 2023 juga kena "getah" berupa denda tanggung renteng Rp3,36 miliar, bahkan sang Direktur Utama dilarang beraktivitas di pasar modal selama lima tahun.
Nasib serupa menimpa REAL. Emiten ini terbukti menyalahgunakan dana hasil IPO untuk transaksi material tanpa prosedur yang benar. REAL didenda Rp925 juta, sementara Direktur Utamanya dikenai denda Rp240 juta.
Prahara ini juga menyeret broker besar, PT UOB Kay Hian Sekuritas. OJK menemukan ketidakpatuhan serius dalam proses penjaminan emisi, mulai dari urusan customer due diligence hingga manipulasi penjatahan pasti (fixed allotment).
Baca Juga: BEI: 267 Emiten Belum Penuhi Free Float 15 Persen
Buntutnya, izin usaha Penjamin Emisi Efek (PEE) UOB Kay Hian dibekukan selama satu tahun plus denda Rp250 juta. Salah satu direkturnya pun dilarang beredar di pasar modal selama tiga tahun. Bahkan, entitas UOB Pte. Limited turut disemprot denda Rp125 juta karena memberikan informasi bodong dalam proses IPO REAL.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
Terkini
-
Purbaya Bantah Tudingan Menkes soal Pemerintah Tak Punya Uang Biayai Penerima BPJS Kesehatan
-
Bitcoin Kembali ke Level USD 70.000: Akumulasi Nyata atau Jebakan Bull Trap?
-
Purbaya Sentil Dirut BPJS Kesehatan Imbas Gaduh PBI JKN: Image Jelek, Pemerintah Rugi
-
BEI: 267 Emiten Belum Penuhi Free Float 15 Persen
-
Status BPJS Kesehatan 11 Juta Warga Diklaim Aktif Otomatis Pekan Depan
-
Kementerian PU Bangun Huntara Modular untuk 202 KK di Aceh, Target Rampung Sebelum Ramadan
-
Purbaya Ungkap Biang Kerok Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang Diprotes Warga
-
Keputusan Pengambilan Tambang Martabe Milik Agincourt Berada di Tangan Prabowo
-
Dalih Tepat Sasaran, Pemerintah Akui Blokir 11,53 Juta Peserta PBI-JKN
-
KB Bank dan Bali United FC Jalin Kerja Sama Strategis untuk Perluas Inklusi Keuangan Masyarakat