Ekonom UI: Program Makan Bergizi Gratis Bisa Ciptakan Surplus Konsumsi Kelas Menengah

Suara.com - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi primadona kebijakan nasional mulai menunjukkan taringnya di level mikro. Meski belum merombak struktur pengeluaran rumah tangga secara radikal, program ini nyatanya menjadi "penyelamat" bagi stabilitas ekonomi keluarga rentan.

Berdasarkan studi terbaru Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), sebanyak 81 persen orang tua dari rumah tangga rentan memberikan lampu hijau dan mendukung penuh keberlanjutan program ini. Bukan sekadar soal efisiensi kantong, dukungan ini lahir dari rasa aman para orang tua akan asupan nutrisi buah hati mereka di sekolah.

"Menariknya, dukungan ini bukan semata soal penghematan uang, tetapi lebih pada rasa aman dan kepastian bahwa anak mereka mendapat akses makanan bergizi," ujar Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Studi yang melibatkan 1.800 responden ini mengungkap bahwa MBG berfungsi efektif sebagai shock absorber atau bantalan konsumsi. Sebanyak 36 persen rumah tangga melaporkan penurunan pengeluaran harian, terutama dari pos anggaran bekal dan uang saku anak.

Namun, penghematan ini memang belum masif. Sekitar 63 persen responden mengaku angka penghematan masih di bawah 10 persen dari total pengeluaran bulanan. Artinya, MBG lebih berperan menjaga napas dapur agar tetap stabil ketimbang mendongkrak daya beli secara drastis dalam jangka pendek.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai potensi surplus konsumen dari program ini sangat nyata bagi kelas menengah yang rentan.

"Jika satu keluarga punya dua anak dengan asumsi bekal Rp15 ribu per hari selama 20 hari sekolah, ada beban Rp600.000 yang berkurang. Jika konsisten, ini menciptakan fleksibilitas anggaran yang bisa dialihkan ke hal produktif seperti pendidikan dan kesehatan," urai Fithra.

Selain sisi ekonomi, perubahan signifikan justru terjadi pada perilaku anak. Data RISED mencatat 72 persen anak menjadi lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi, dan 55 persen mulai berani mencoba variasi menu baru.

Kendati demikian, RISED memberikan catatan kritis. Mengingat 69 persen anak baru menerima program ini kurang dari enam bulan, dampak jangka panjang terhadap status gizi dan prestasi akademik masih memerlukan evaluasi longitudinal.

Baca Juga: Utang Pemerintahan Prabowo Meroket ke Rp9.637 Triliun

RISED menekankan pentingnya pemerintah mempertegas posisi MBG: apakah murni intervensi gizi, program sosial, atau instrumen pembangunan SDM? Kejelasan ini krusial agar indikator keberhasilan tidak bias.

"Temuan awal ini kami posisikan sebagai baseline. Evaluasi lanjutan sangat penting agar dampak terhadap pembangunan SDM bisa diukur secara lebih komprehensif ke depannya," pungkas Fajar.