- Badan Gizi Nasional percepat sertifikasi SLHS di 8 wilayah untuk jamin keamanan pangan MBG.
- 500 penjamah makanan per hari ikuti Bimtek standar higiene dapur Satuan Pelayanan Gizi.
- Pemerintah tegaskan kualitas Program MBG wajib penuhi standar sanitasi dan operasional.
Suara.com - Badan Gizi Nasional bergerak cepat menjamin keamanan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan, pemerintah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan sekaligus percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) secara serentak di delapan wilayah strategis, 7–8 Maret 2026.
Kegiatan yang diikuti 500 peserta per hari ini tersebar di delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), mulai dari Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, hingga Jember. Peserta terdiri dari garda terdepan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kepala satuan, pengelola, hingga juru masak.
Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran menegaskan, kualitas gizi tidak hanya soal bahan baku, tapi juga proses di dapur.
"Standar keamanan pangan harus diterapkan menyeluruh. Melalui Bimtek ini, kita pastikan seluruh petugas memiliki kompetensi dan kesadaran tinggi dalam mengelola dapur SPPG," ujar Suardi saat membuka acara secara hybrid.
Senada dengan Suardi, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni menekankan bahwa SLHS bukan sekadar formalitas administratif. Sertifikat ini adalah komitmen nyata bahwa makanan yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar aman dan sehat.
"Ini langkah awal membangun mekanisme pendampingan berkelanjutan. Kita ingin pengurusan SLHS berlanjut hingga penerapan konsisten di lapangan, sehingga tata kelola dapur SPPG semakin kuat," jelas Nurjaeni.
Apresiasi juga datang dari para Kepala KPPG di daerah. Mereka menilai langkah ini krusial agar program MBG tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga terjamin dari sisi higienitas. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan tenaga kesehatan menjadi kunci utama agar program prioritas ini menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Tak Hanya Armada, SDM Jadi Kekuatan Utama Distribusi Energi Nasional
-
Investor Mulai Ambil Cuan, IHSG Ambruk Lagi 1,91% di Sesi I
-
Saham BCA Lagi Murah-murahnya, Dasco: Sepanjang Melalui Mekanisme Pasar Beli Saja
-
Profil Emiten Cetak Spanduk yang Dibeli Raffi Ahmad Ratusan Miliar
-
Mengapa Pertamina Naikkan Harga Pertamax Saat Gajian Telah Habis?
-
Harga Pertamax Harusnya Tembus Rp 30.000/Liter
-
Bea Cukai Sita 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Selamatkan Penerimaan Negara Rp8,66 Miliar
-
Dasco: Rupiah Menguat Pekan Depan, Publik Segera Jual Dolar AS Kalau Tak Mau Rugi
-
Setelah BBM Naik, Harga Cabai dan Telur Turun Tajam, Beras Justru Bikin Khawatir
-
Pertamax Naik, Pakar Mewanti-wanti Risiko Migrasi Massal ke Pertalite