- Kemenhub menindak 124 pemilik truk angkutan barang yang melanggar aturan pembatasan operasional Lebaran.
- Sebanyak 3.968 kendaraan angkutan barang dialihkan di 17 ruas tol karena melanggar pembatasan.
- Pelanggar menerima sanksi administratif, dan ancaman pembekuan izin jika pelanggaran diulangi terus.
Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menindak ratusan kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan pembatasan operasional selama mudik Lebaran. Tercatat, sebanyak 124 pemilik truk kedapatan melanggar, bahkan sebagian di antaranya mengulangi pelanggaran hingga tiga kali.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyesalkan pelanggaran terjadi meski pemerintah telah memberlakukan pembatasan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) sejak H-8 hingga Hari H Lebaran.
"Sampai dengan hari ini tercatat ada sebanyak 124 pemilik truk angkutan barang yang melakukan pelanggaran pembatasan operasional angkutan barang dan ada yang melanggar hingga tiga kali," ujar Dirjen Aan seperti dikutip, Selasa (24/3/2026).
Selain itu, berdasarkan data Jasa Marga, sebanyak 3.968 kendaraan angkutan barang telah dialihkan di 17 ruas tol yang tersebar di 54 lokasi, di antaranya Tol Dalam Kota, Jagorawi, JORR E, Jakarta-Tangerang, Cipularang hingga ruas Trans Jawa lainnya.
Tak hanya melanggar pembatasan, sejumlah kendaraan juga terdeteksi membawa muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
"Berdasarkan data RFID di KM 54 B ruas JORR E pada 13 Maret hingga 21 Maret 2026 terdapat 158 kendaraan angkutan barang sumbu 3 sampai 5 yang melintas saat masa pembatasan angkutan barang dan kendaraan tersebut terdeteksi Over Dimension Over Loading (ODOL)," ungkap Aan.
Kemenhub pun memberikan sanksi administratif kepada para pelanggar, mulai dari peringatan hingga kewajiban membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran.
Kendaraan yang paling sering melanggar diketahui berasal dari sejumlah perusahaan, seperti PT SIL, PT MUPM, PT IWE, PT FRI, dan PT PF.
Aan menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah lebih tegas jika pelanggaran terus terjadi.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
"Apabila sanksi peringatan juga tidak diindahkan maka kami memberlakukan sanksi pembekuan izin. Hal ini kami lakukan untuk memperlancar arus kendaraan menjelang puncak arus balik mudik Lebaran. Kami mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," imbuhnya.
Ia menambahkan, kebijakan pembatasan ini terbukti efektif menekan jumlah kendaraan angkutan barang di jalan tol. Tercatat terjadi penurunan hingga 69,83 persen, dari sebelumnya 131.267 kendaraan menjadi 39.608 kendaraan selama periode pembatasan.
Meski demikian, Kemenhub tetap mengingatkan seluruh perusahaan logistik untuk mematuhi aturan yang berlaku, terutama bagi kendaraan sumbu tiga ke atas, kendaraan dengan gandengan maupun pengangkut hasil tambang dan bahan bangunan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun