Pemerintah Hemat Rp 130,2 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Suara.com - Pemerintah mengklaim rangkaian kebijakan transformasi budaya kerja dan energi nasional mampu mendorong efisiensi anggaran dalam skala besar, dengan potensi penghematan mencapai ratusan triliun rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, efisiensi tersebut berasal dari kombinasi kebijakan seperti penerapan Work From Home (WFH), pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), hingga refocusing anggaran kementerian dan lembaga.

"Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun," ujarnya dalam konferensi pers virtual,  Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, penghematan terbesar berasal dari pengalihan belanja pemerintah dari pos yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat.

Selain itu, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) turut memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran, terutama dari sisi konsumsi energi.

"Potensi penghematan dari kebijakan Work From Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," katanya.

Pemerintah juga memperkirakan penghematan signifikan akan dirasakan masyarakat melalui penurunan konsumsi BBM akibat berkurangnya mobilitas harian.

"Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," ujarnya.

Dari sektor energi, pemerintah mendorong implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM berbasis fosil sekaligus menekan beban subsidi energi.

Baca Juga: ASN WFH Tiap Jumat, Mensesneg Klaim Jadi Momentum Transformasi dan Efisiensi

"Penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," ucapnya.

Selain itu, optimalisasi program makan bergizi gratis juga disebut berkontribusi terhadap efisiensi anggaran dengan potensi penghematan mencapai Rp20 triliun.

Meski melakukan efisiensi besar-besaran, pemerintah tetap menyiapkan bantalan sosial melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

"Penyaluran bantuan langsung tunai mitigasi risiko untuk 22 juta KPM yang akan dilaksanakan di bulan ini dan bulan depan dengan nilai Rp 3,9 triliun," katanya.

Airlangga menyebut, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global sekaligus mendorong perubahan perilaku kerja dan konsumsi energi.

"Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan," pungkasnya.