Penyebab Iran Tak Jalin Kerjasama Kilang Minyak dengan Indonesia Meski Kaya SDA

Suara.com - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi sorotan tajam publik internasional belakangan ini. Iran mendadak menghadapi gempuran militer masif dari koalisi Amerika Serikat dan Israel atas tuduhan kepemilikan senjata nuklir, yang hingga kini pembuktiannya justru dinilai semakin tidak terbukti kuat.

Konflik bersenjata antara poros Iran-Israel-AS ini sendiri sebenarnya telah meledak secara drastis sejak Juni 2025 lalu.

Pemicunya adalah aksi serangan udara Israel yang menyasar fasilitas pengembangan nuklir Iran dan langsung dibalas dengan genderang perang terbuka oleh pihak Teheran.

Keterlibatan aktif militer AS dengan memasok persenjataan berat berupa bom penghancur bunker makin memperkeruh suasana, memicu ketegangan militer berkepanjangan hingga memasuki tahun 2026 yang dibumbui ancaman pengerahan pasukan darat serta sanksi global.

Di luar sengitnya pertempuran fisik dan pertarungan propaganda militer antara Iran melawan koalisi AS-Israel, negara yang kaya akan sumber daya energi tersebut sebenarnya memiliki jalinan sejarah yang sangat panjang terkait rencana investasi sektor energi di Indonesia.

Namun sayangnya, meskipun Iran berkali-kali menawarkan berbagai proposal proyek hilirisasi yang dinilai sangat menguntungkan bagi pemenuhan ketahanan energi nasional, pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 terkesan tidak pernah memberikan tindak lanjut yang cukup serius.

Iran Negeri BBM Murah

Secara global, Iran diakui sebagai salah satu negara dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) paling murah di planet bumi.

Sebagai data pembanding, hingga periode Maret 2026 saja, harga eceran BBM di sana dilaporkan stabil di angka Rp450 hingga Rp500 per liter saja.

Baca Juga: Jangan Salah Paham! Ini Beda Skandal Dokumen Malaysia vs Paspoortgate Pemain Timnas Indonesia

Nominal yang sangat murah bagi ukuran negara modern ini dapat terwujud berkat ketersediaan cadangan hidrokarbon raksasa yang melimpah, kebijakan kucuran subsidi energi masif dari anggaran negara, serta terdevaluasinya nilai mata uang rial.

Kondisi tersebut tentu berbanding terbalik dengan struktur harga komoditas energi di Indonesia. Sebagai pembanding utama, harga bahan bakar dengan klasifikasi paling murah yang disubsidi pemerintah saat ini adalah jenis Pertalite yang dipatok seharga Rp10.000 per liter.

Jurang harga yang menganga lebar ini menjadi alasan logis mengapa pengolahan pasokan energi dari Iran sempat diproyeksikan sangat bernilai ekonomis bagi publik Indonesia.

Kegagalan Proyek Strategis Tahun 2007 dan 2014

Melihat kembali lintasan sejarah, rekam jejak penjajakan kerja sama migas antara Jakarta dan Teheran ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pada tahun 2007, saat era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, rencana pembangunan megaproyek kilang pengolahan sudah digulirkan secara serius.

Melalui anak BUMN migasnya, National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), Iran berencana menanam modal untuk membangun fasilitas pengolahan bahan bakar berkapasitas 300.000 barel per hari dengan nilai proyek mencapai 6 miliar dolar AS.

Rencana awalnya, megaproyek ini akan dibangun di Bojanegara, Banten, di bawah skema konsorsium gabungan di mana NIORDC memegang 40 persen saham, Pertamina menguasai 40 persen, dan sisa 20 persen dikantongi oleh korporasi asal Malaysia, Petrofield.

Meskipun restu dan izin administrasi telah dikantongi dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2008, proyek strategis tersebut hingga kini belum pernah terwujud menjadi bangunan fisik operasional, tanpa alasan jelas.

Geliat kerja sama sempat berembus kembali pada tahun 2014 ketika sebuah korporasi migas asal Iran menyatakan komitmen mereka untuk memasok minyak mentah guna menghidupkan kilang-kilang pengolahan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM pada masa itu, Naryanto Wagimin, seusai mendampingi delegasi Kementerian Energi Iran untuk bertemu dengan Menteri ESDM Sudirman Said, menegaskan antusiasme pemerintah dalam menyambut niat baik tersebut.

"Kami akan bahas lebih jauh dalam working group (tim teknis)," kata Naryanto.

Menurut klaim informasi dari pihak Kedutaan Besar Iran saat itu, spesifikasi teknis minyak mentah yang ditawarkan dinilai sangat presisi dan cocok dengan karakter kilang pengolahan milik PT Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah.

Namun sayang, kelanjutan dari hasil pertemuan tim teknis tersebut kembali menguap begitu saja.

Tawaran Kilang Bontang dan Realitas di Tahun 2026

Babak negosiasi berikutnya kembali terjadi pada tahun 2016. Saat itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, menghadiri kegiatan Sidang Komisi Bersama di Jakarta.

Dalam forum bilateral tersebut, Iran secara terbuka melayangkan proposal minat untuk membangun dua unit kilang minyak baru di wilayah Indonesia, menyasar sektor kilang swasta serta keterlibatan di Kilang Bontang untuk dikelola bersama dengan Pertamina.

Estimasi kapasitas pengolahan kilang yang diusulkan oleh pihak delegasi Iran berkisar antara 100.000 hingga 300.000 barel per hari.

Dalam paparannya mengenai kesiapan jaminan bahan baku, Wiratmaja menyampaikan, “Nanti supply crude-nya dari mereka,” menandakan kesanggupan Iran menjamin ketersediaan bahan mentah secara kontinu.

Meskipun demikian, realisasi pengerjaan fisik proyek energi ini selalu dihadang oleh restriksi finansial akibat sanksi ekonomi global yang dijatuhkan dunia barat kepada Iran, yang membuat banyak korporasi maupun lembaga perbankan ragu untuk mengeksekusi pendanaan.

Walaupun pengerjaan kilang terhambat, Pertamina sebenarnya sukses menjalin kemitraan pasokan komoditas gas LPG dengan volume mencapai 88.000 ton di tahun 2016 untuk kebutuhan nasional.

Hingga menginjak kuartal awal tahun 2026 ini, potret kerja sama infrastruktur fisik kilang minyak antara Indonesia dan Iran masih berada pada titik vakum tanpa proyek aktif yang berjalan di lapangan.

Penawaran-penawaran strategis dan proposal pembangunan kilang, seperti usulan untuk menggarap Kilang Bontang, nyatanya masih tertahan dalam tatanan wacana. Fokus kemitraan energi kedua negara saat ini murni bergerak pada rantai distribusi komoditas gas LPG serta sebatas pemetaan potensi investasi di sektor hulu migas.

Kontributor : Rizqi Amalia