JK Ngotot Harga BBM Naik, Wihadi DPR: Jangan Bikin Pemerintah dan Rakyat Jadi Sulit

Suara.com - Usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK agar pemerintah menaikkan harga BBM, ditolak mentah-mentah oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto.

Politikus asal Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, usulan JK tersebut tidak relevan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini yang justru sedang dalam tren positif.

Menurut Wihadi, pondasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN saat ini masih sangat kokoh untuk menopang subsidi energi, meskipun terjadi gejolak harga minyak di pasar global.

Ia menekankan, fungsi utama APBN bukan sekadar hitung-hitungan angka masuk dan keluar, melainkan sebagai tameng pelindung bagi masyarakat kecil dari guncangan ekonomi eksternal.

"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif," kata Wihadi, Sabtu (10/4/2026).

Dengan konfigurasi ekonomi seperti itu, kata Wiyadi, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat.

APBN Sehat, Tidak Ada Alasan BBM Naik

Wihadi membedah postur fiskal nasional untuk mematahkan argumen bahwa subsidi BBM akan membuat negara bangkrut, atau utang menumpuk.

Ia menjelaskan, per Maret 2026, pendapatan negara menunjukkan performa yang impresif, yakni mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara year-on-year (yoy).

Baca Juga: Lukmanul Hakim Puji Keberanian Prabowo Jaga Harga BBM di Tengah Konflik Global: Kita Angkat Topi!

Dengan ruang fiskal yang tersedia, pemerintah memiliki fleksibilitas tinggi untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme refocusing.

Hal ini dilakukan dengan mengalihkan belanja non-prioritas, demi memperkuat subsidi energi. Strategi ini dianggap jauh lebih bijak daripada membebankan kenaikan harga langsung kepada konsumen.

"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global," ujar Wihadi.

Ancaman Efek Domino bagi Masyarakat Urban

Bagi masyarakat, kata Wihadi, kenaikan harga BBM bukan sekadar angka di SPBU, melainkan ancaman terhadap biaya hidup secara keseluruhan.

Wihadi memperingatkan, jika usulan JK dituruti, maka akan terjadi efek domino yang melumpuhkan daya beli.