Mengapa Selat Malaka Bisa Jadi Senjata Indonesia Bebaskan Kapal Pertamina di Selat Hormuz?

Suara.com - Selat Malaka bisa menjadi kunci pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Iran terkait dua kapal Pertamina yang masih tersandera di Teluk Persia, setelah Selat Hormuz ditutup oleh Garda Revolusi Islam atau IRGC.

Dua kapal Pertamina masih tersandera di Teluk Persia setelah sejak perang berkecamuk di Timur Tengah pada 28 Februari lalu. Iran mengatakan Indonesia harus mengikuti protokol resmi, berkomunikasi dengan IRGC agar kapal-kapal Pertamina bisa dibebaskan.

Di saat yang sama Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa hak untuk berlayar melintasi Selat Hormuz harus dihormati sebagaimana diatur oleh hukum dan kebiasaan internasional, seperti kondisi sebelum perang berkobar. Apa lagi Indonesia tidak termasuk pihak yang berkonflik dalam perang tersebut.

Di sisi lain para analis mengingatkan jika Iran dibiarkan mengontrol dan menarik pajak (toll) dari Selat Hormuz maka itu akan jadi preseden: negara lain pemilik selat strategis di dunia bisa melakukan hal yang sama - termasuk Indonesia yang memiliki banyak selat strategis yang menjadi jalur perdagangan dunia.

Indonesia faktanya pernah menutup jalur laut strategisnya saat berselisih dengan Australia. Cara-cara ini bisa kembali digunakan dalam menegosiasikan pembebasan kapal Pertamina dengan Iran.

Pungutan Iran di Selat Hormuz

Hingga Senin (13/4/2026) Selat Hormuz praktis belum bisa dilayari secara normal. Perundingan antara AS dan Iran di Pakistan pada akhir pekan kemarin berakhir dengan kegagalan. Iran masih menutup Selat Hormuz, sementara AS kini bergerak untuk memblokade selat di depan Teluk Persia itu.

Presiden Donald Trump dari AS mengatakan militernya akan mencegat kapal-kapal Iran dan kapal-kapal yang membawa minyak dari Iran.

Teheran sebelumnya mengatakan akan memungut tarif untuk setiap kapal yang melewati Selat Hormuz demi keamanan. Iran disebut menetapkan tarif 1 dolar AS per barel dan setidaknya satu kapal diketahui sudah membayar sebesar 2 juta dolar AS ke Iran dalam mata uang yuan.

Baca Juga: Perundingan Islamabad Buntu, Iran Siap Ladeni AS di Selat Hormuz

Sementara itu dua kapal tanker PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro masih berada di Teluk Persia.

Pertamina Pride, seperti namanya, adalah kapal kebanggaan Pertamina yang baru beroperasi sejak 2021. Kapal ini dibangun di Jepang sejak 2018. Tergolong Very Large Crude Carrier (VLCC), ia bisa memuat hingga 2 juta barel minyak. Sementara Gamsunoro adalah kapal tanker kelas menengah dan bisa memuat sektiar 120.000 barel minyak.

Diplomasi Indonesia vs tanggapan Iran

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi akhir pekan kemarin bilang Jakarta harus bernegosiasi dengan pihak keamanan Iran, yakni Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRG, seperti kapal-kapal lain yang masih menunggu Selat Hormuz dibuka.

"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Dubes Boroujerdi usai peluncuran buku peringatan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dia pun menyampaikan bahwa protokol tersebut, termasuk negosiasi, masih perlu dilakukan oleh semua negara yang kapalnya terdampak tanpa terkecuali.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela pada pekan lalu mengatakan kebebasan navigasi (freedom of navigation) harus tetap dijamin di Selat Hormuz. Peringatan itu disampaikan menanggapi adanya tuntutan Iran yang meminta bayaran kepada kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz.

“Pada prinsipnya, kami meminta agar kebebasan navigasi dihormati dan sesuai dengan hukum internasional,” kata dalam taklimat media di Jakarta.

Mengapa pungutan Selat Hormuz berbahaya?

Di tengah krisis di Selat Hormuz, para pakar hukum laut internasional memperingatkan bahwa apa yang dilakukan Iran bisa menjadi preseden - bisa diikuti oleh negara-negara lain di dunia, terutama negara maritim seperti Indonesia yang memiliki akses ke selat-selat paling strategis di dunia.

Mohd Hamzi Mohd Rusli, pakar hukum maritim internasional di Universiti Sains Islam Malaysia mengatakan kebijakan Iran yang menarik ongkos di Selat Hormuz bisa melemahkan kepercayaan terhadap hukum maritim internasional.

"Ini bisa menciptakan preseden yang mengkhawatirkan untuk rute-rute laut strategis seperti Selat Malaka, Selat Bab el Mandeb dan bahkan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)," terang Rusli kepada South China Morning Post.

Kekhawatiran yang sama disampaikan oleh Donald Rothwell, pakar hukum maritim internasional pada Australia National University School of Law. Kepada The New York Times ia mengatakan jika Iran meneruskan kebijakan tersebut pascaperang, maka negara lain yang berdekatan dengan jalur laut strategis akan mengikuti kebijakan tersebut.

Peringatan bahkan sudah dilayangkan oleh Organisasi Maritim Internasional yang berada di bawah PBB. Organisasi itu memperingatkan Iran bahwa langkahnya itu akan menciptakan preseden yang berbahaya.

"Pungutan apa pun (di Selat Hormuz) akan menciptakan preseden berbahaya," tegas lembaga itu dalam pernyataan resminya.

Selat Malaka senjata Indonesia

Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto, kepada Suara.com, mengatakan krisis di Selat Hormuz memang telah membuka mata publik akan pentingnya posisi strategis Indonesia, terutama dalam jalur perdagangan dunia.

"Memang kita rata-rata belum sadar bahwa kita punya 4 dari 9 choke point dunia, yakni alur sempit untuk navigasi internasional. Yang paling sempit itu di Selat Singapura," terang Surya, mengacu pada selat antara Pulau Batam dan Singapura.

"Itu bisa jadi senjata strategis," tegas Surya yang mengajar di program Pascasarjana Universitas Pertahanan.

Ia mengatakan jika Selat Hormuz penting karena menjadi jalur perdagangan minyak ke dan dari Timur Tengah, Selat Malaka adalah jalan laut perdagangan internasional untuk berbagai komoditas penting ke dan dari berbagai benua di dunia.

"Sekali kita tutup Selat Malaka atau Selat Sunda atau ALKI II di Selat Lombok maka dampaknya lebih besar. Itu senjata strategis dalam geographic warfare," ia menegaskan.

Lebih lanjut Surya mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadikan Selat Malaka sebagai senjata untuk menekan Iran dalam negosiasi pembebasan dua Kapal Pertamina di Teluk Persia.

"Iya saya kira kita harus resiprokal. (Iran harus menjelaskan) Kenapa Indonesia ditahan kapalnya? Kalau kita mau keras-kerasan dengan Iran, kita cegat saja kapalnya di Malaka. Dia akan lebih susah. Jangan dong kapal kita ditahan karena enggak berbuat salah," tegas Surya.

Menurut dia sebelumnya TNI AL juga pernah dua kali "menutup" ALKI II yang mencakup Selat Lombok, Laut Flores, Selat Makassar hingga Laut Sulawesi terhadap kapal-kapal Australia.

Surya mengatakan aksi itu dilakukan ketika Australia menyelundupkan senjata ke Timor Timur (sekarang Timor Leste) dan saat skandal Australia menyadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbongkar di 2013.

"Kita cegat untuk memberikan tekanan politik, tapi tidak dipublikasikan," ia menguraikan.

Meski demikian untuk menutup Selat Malaka, Surya mengatakan Jakarta harus berembuk dengan Singapura dan Malaysia, mengingat di Selat Malaka perbatasan tiga negara tumpang tindih.