- Menteri Ara siap lawan gugatan Hercules demi bangun Rusun Tanah Abang untuk rakyat.
- Status lahan Tanah Abang dipastikan aset negara berdasarkan koordinasi lintas menteri.
- Rusun Tanah Abang akan sasar masyarakat MBR hingga menengah sesuai arahan Prabowo.
Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun dari rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menyatakan siap menghadapi langkah hukum yang kemungkinan dilayangkan oleh Ketua GRIB Jaya, Hercules.
Ara menekankan bahwa kepentingan rakyat di atas segalanya. Ia memastikan kementeriannya akan mengikuti prosedur hukum demi mengamankan aset strategis negara agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Kita siap menghadapi gugatan apa pun," tegas Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ara menjelaskan, status lahan di Tanah Abang tersebut sudah sangat terang benderang sebagai milik negara. Hal ini didasarkan pada hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk keterangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Satgas terkait.
"Itu sudah jelas, kan sudah sampaikan Pak Nusron juga sama Dirjennya ya, Dirjen Sengketa Konflik Pertanahan. Kemarin juga dalam rapat bersama Ketua Satgas sudah jelas itu adalah tanah yang merupakan aset negara," jelas Ara.
Dengan dasar hukum yang kuat, Ara menyebut pemerintah tidak punya alasan untuk gentar. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin aset-aset negara yang menganggur segera dioptimalkan untuk rakyat.
"Ya positif dong, ini kan Presiden selalu bagaimana aset-aset negara itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Konsisten lah beliau itu," ungkapnya.
Rencananya, lahan tersebut akan disulap menjadi hunian vertikal dengan skema campuran. Ara ingin ada keseimbangan sosial di kawasan premium tersebut.
Nantinya, rusun tersebut akan diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga segmen menengah. "Kemarin arahan dari Pak Ketua Satgas, ada yang buat MBR, ada juga yang buat menengah tanggung ya, dan kombinasi-kombinasi dari itu," tuturnya.
Baca Juga: Polisi Buru Pelaku Pembakaran Sopir Angkot Tanah Abang, Identitas Sudah Dikantongi
Meski tensi sempat memanas, Ara meyakini pihak Hercules akan menghormati proses hukum yang berlaku. Jika status tanah tersebut sah milik negara, ia percaya semua pihak akan patuh.
"Kita menghormati hukum dan saya yakin Pak Hercules juga jelas kok kemarin, kalau itu adalah milik negara, dia bersedia untuk itu," pungkas Ara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
UMKM Digenjot Naik Kelas lewat Pemanfaatan Teknologi AI
-
Bos Bio Farma Temui Kepala BPOM, Bahas Strategi Kuasai Pasar Global
-
Pemerintah Yakin B50 Bikin Hemat Negara Rp 139,8 Triliun
-
Agar Subsidi Tepat Sasaran, QR Code BBM Kini Diawasi Lebih Ketat
-
Akses Sanitasi Masih Minim, Industri Arsitektur Mulai Cari Solusi
-
Pemerintah Bentuk Satgas Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi, Ini Tugasnya
-
Direktur Human Capital Pegadaian Raih Penghargaan Top Women in Shaping Future Ready Organization
-
Kemenhub Tak Urus Prasarana Kereta Api Lagi, Diserahkan ke KAI
-
Setoran Pajak Digital Tembus Rp 50,51 Triliun per Maret 2026, Tencent Tak Lagi Pungut Pajak
-
Bukan Cuma Kewajiban, Label Halal Kini Jadi Senjata Ampuh Dongkrak Nilai Jual Industri