Proyek IKN Sudah Habiskan Rp147 Triliun, Tapi Ibukota Tetap Jakarta

Suara.com - Kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara Indonesia akhirnya menemukan titik terang melalui keputusan meja hijau. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 3 Year 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Dengan ketetapan ini, status Ibu Kota Negara Indonesia ditegaskan masih melekat pada Provinsi DKI Jakarta hingga waktu yang belum ditentukan.

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). Jalannya persidangan krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo.

Putusan ini langsung memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Proyek raksasa yang diinisiasi dan mulai dieksekusi secara masif pada era Presiden Joko Widodo sejak 2022 lalu ini nyatanya telah menyedot anggaran negara dalam jumlah yang sangat fantastis, namun secara de jure belum bisa menggantikan posisi Jakarta.

Hingga memasuki kuartal pertama tahun 2026, akumulasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan demi mendirikan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyentuh angka Rp147,41 triliun.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari pembangunan fase pertama periode 2022-2024 yang menghabiskan dana sebesar Rp89 triliun, kemudian berlanjut pada alokasi anggaran baru untuk periode 2025-2026 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna merampungkan kawasan inti pemerintahan.

Mantan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sempat memaparkan pada awal tahun 2025 bahwa serapan dana Rp89 triliun hingga akhir 2024 tersebut dialokasikan untuk membiayai sejumlah proyek vital di lapangan, meliputi:

• Pembangunan akses jalan tol logistik dan jalur utama.
• Pembangunan 47 tower hunian dinas untuk ASN dan hankam.
• Penyediaan jaringan air minum bersih, fasilitas sanitasi, serta drainase.
• Pembuatan embung penampung air dan kolam retensi pencegah banjir.
• Kompleks perkantoran kementerian dan gedung Kantor Sekretariat Presiden.
• Fasilitas peribadatan terpadu seperti masjid raya, basilika, hingga gereja.

Di tengah besarnya dana yang mengalir, publik dan para analis kebijakan kini menghadapi tantangan dalam memantau realisasi pembaruan anggaran IKN secara berkala. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui tidak lagi menyertakan rincian pembaruan data belanja IKN secara spesifik dalam agenda konferensi pers bulanan "APBN Kinerja dan Fakta" (APBN Kita).

Berdasarkan catatan rilis terbuka terakhir Kemenkeu pada Januari 2025, serapan anggaran khusus untuk tahun anggaran 2024 saja berada di angka Rp43,4 triliun, atau menyerap sekitar 97,3% dari total pagu tahunan yang disediakan sebesar Rp44,5 triliun.

Baca Juga: PKS Usul Pemprov DKI Jakarta Blokir NIK Suami yang Tak Nafkahi Anak-Istri usai Cerai

Secara berkala, laporan resmi pembukuan mencatat realisasi belanja IKN pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, melonjak menjadi Rp27 triliun pada 2023, dan menyentuh Rp43,3 triliun pada audit sementara 2024.

Untuk melanjutkan keberlangsungan proyek, Presiden Prabowo menyetujui pemanfaatan skema anggaran tahun jamak (multi-years) periode 2025-2029 dengan estimasi nilai mencapai Rp48,8 triliun.

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), porsi pendanaan utuh IKN dirancang bersumber dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, investasi BUMN/Swasta Rp123,2 triliun, serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.

Saat ini, Otorita IKN mengklaim telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun yang terdiri dari modal swasta murni dan proyek kemitraan infrastruktur (KPBU).

Menepis Kekosongan Status Ibu Kota

Gugatan uji materi ini bergulir ke MK karena adanya kekhawatiran dari pemohon mengenai potensi tumpang tindih regulasi.