Bisnis / Makro
Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:55 WIB
Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto - Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich resmi menyepakati penyusunan roadmap kerja sama ekonomi periode 2026-2030, di Minsk, Belarus, Jumat (15/5/2026). [Antara/Bayu Saputra]
Baca 10 detik
  • Pemerintah Indonesia dan Belarus menyepakati lima nota kesepahaman bisnis senilai Rp7 triliun di Minsk dalam forum Sidang Komisi Bersama.
  • Kerja sama tersebut mencakup sektor perdagangan, industri, investasi, serta ketahanan pangan untuk memperkuat hubungan ekonomi antar kedua negara.
  • Penandatanganan dokumen resmi tersebut menjadi instrumen strategis guna mempercepat realisasi proyek konkret serta ekspansi industri nasional di kawasan Eurasia.

Suara.com - Pemerintah Indonesia dan Belarus berhasil mencatat komitmen bisnis senilai Rp7 triliun melalui penandatanganan lima Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 Indonesia-Belarus di Minsk, Belarus.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan, investasi, industri, hingga sektor pangan antara kedua negara.

Penandatanganan kerja sama dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama Bidang Kerja Sama Ekonomi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich.

Lima MoU yang diteken melibatkan sejumlah perusahaan Indonesia dan Belarus, yakni kerja sama antara PT Pupuk Indonesia dengan Nedra Nezhin, PT Indonesia Belarus Jaya dengan OJSC Minsk Dairy Plant No. 1, PT Indonesia Belarus Jaya dengan Energi Complekt, PT Indonesia Belarus Jaya dengan OJSC Dolomite, serta PT Indonesia Belarus Jaya dengan Belindo Trade.

Airlangga menegaskan bahwa seluruh kesepahaman yang dicapai harus segera diwujudkan menjadi proyek nyata yang mampu memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB ini harus dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dan Belarus,” ujar Airlangga dilansir dari laman Antara, Sabtu (16/5/2026).

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich menandatangani 5 MoU dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 Indonesia-Belarus di Minsk, Belarus, Jumat (15/5/2026). [Antara/HO-Kemenko Perekonomian]

Menurutnya, penandatanganan Agreed Minutes menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh agenda kerja sama ekonomi RI-Belarus dapat berjalan lebih sistematis dan berorientasi pada hasil konkret.

Dalam forum tersebut, Indonesia dan Belarus membahas berbagai peluang kerja sama strategis yang mencakup perdagangan, investasi, industri, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, perbankan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, hingga sektor pariwisata.

Airlangga juga menilai, Agreed Minutes dapat menjadi instrumen utama untuk mempercepat implementasi berbagai proyek kerja sama bilateral, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan industri.

Baca Juga: RI - Belarus Sepakati Roadmap Ekonomi 2026-2030, Airlangga Bidik Lonjakan Perdagangan dan Investasi

Sementara itu, Viktor Karankevich menyampaikan, komitmen Belarus untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan Indonesia, terutama pada sektor industri, teknologi, dan pertanian.

Belarus juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha kedua negara agar hubungan bisnis Indonesia-Belarus semakin berkembang di masa mendatang.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan membuka ruang kemitraan yang lebih luas bagi pelaku usaha kedua negara,” ujar Viktor Karankevich.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut turut dihadiri Duta Besar RI untuk Moskow Jose Antonio Morato Tavares, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta sejumlah perwakilan kementerian, APINDO, dan KADIN Indonesia.

Komitmen bisnis senilai Rp7 triliun ini dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan hubungan dagang Indonesia dengan kawasan Eurasia, sekaligus membuka peluang baru bagi ekspansi industri dan investasi nasional.

Load More