Aturan DHE SDA Resmi, Pemerintah Wajibkan Devisa Hasil Ekspor Disimpan ke Bank Negara

Suara.com - Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang berlaku 1 Juni 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kalau kebijakan ini sudah disampaikan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menko Perekonomian juga mengatakan kalau Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi DHE SDA sebelum 1 Juni 2026.

Adapun instrumen yang disiapkan mulai dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), hingga ketentuan dari Bank Indonesia (BI).

"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan," lanjutnya.

Menko Airlangga juga menyampaikan kalau aturan DHE SDA ini akan disosialisasikan langsung ke para asosiasi pengusaha.

Berdasarkan pantauan Suara.com di Kantor Kemenko Perekonomian, sosialisasi ini disampaikan oleh perwakilan Pemerintah ke 18 asosiasi.

Dari Pemerintah ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Baca Juga: Status Danantara Sumberdaya Indonesia Bukan BUMN

Adapun 18 asosiasi pengusaha yang mengikuti sosialisasi DHE SDA ini meliputi:

1. Kamar Dagang Industri (Kadin)

2. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

3. Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA)

4. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI)

5. Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI)