Program MBG Terus Jalan, Tapi Anggarannya Tak Lagi Rp 268 Triliun

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkurang setelah pemerintah menyelesaikan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan riil anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Perhitungan itu dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan yang tengah dievaluasi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Prasetyo menyebut pemerintah tidak sedang melakukan pemangkasan anggaran. Namun, hasil penataan diyakini akan menghasilkan kebutuhan anggaran yang lebih rendah dibandingkan perhitungan sebelumnya.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," kata Prasetyo di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses penataan agar perhitungan anggaran dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN," ujarnya.

Prasetyo mengatakan hasil penataan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan total kebutuhan anggaran MBG ke depan. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," katanya.

Baca Juga: Fasilitas Motor Listrik hingga Dana Insentif Rp6 Juta MBG Mau Dihilangkan?

Saat ditanya apakah evaluasi tersebut juga mencakup insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Prasetyo memastikan seluruh komponen pembiayaan program akan ditinjau ulang.

"Semua, semua (komponen anggaran bakal dihitung lagi)," jawabnya.

Penataan yang sedang dilakukan pemerintah mencakup berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah SPPG, penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga mekanisme pembiayaan program.

Meski demikian, Prasetyo memastikan program MBG yang saat ini telah berjalan tidak akan dihentikan. Pemerintah tetap meminta seluruh SPPG yang telah beroperasi sesuai ketentuan untuk terus melayani penerima manfaat.

Menurut dia, perbaikan justru harus dilakukan sambil program berjalan agar kualitas layanan tetap terjaga dan manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat.

"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya," bebernya

Ia menambahkan pemerintah ingin proses evaluasi dan penataan berjalan secepat mungkin tanpa mengganggu pelayanan MBG yang telah berlangsung di berbagai daerah.

"Yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," pungkas Prasetyo.