Pengamat Sentil Menhub soal Wacana Kenaikan Tarif Pesawat: Mau Langgar Aturan?

Suara.com - Pengamat Penerbangan, Alvin Lie, mengkritik pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, terkait kemungkinan penyesuaian tarif pesawat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Alvin menilai, langkah yang diwacanakan pemerintah berpotensi bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pemberlakuan biaya tambahan atau fuel surcharge pada tiket pesawat.

Menurut Alvin, aturan tersebut secara tegas menyebut fuel surcharge hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar avtur dan tidak boleh dimanfaatkan untuk menutup dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

"Pernyataan Menhub secara jelas dan tegas menunjukkan niat melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 20 tahun 2019," kata Alvin Lie kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan itu tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Permenhub Nomor 20 Tahun 2019. Dalam beleid tersebut, fuel surcharge disebut sebagai instrumen khusus untuk mengatasi perubahan harga bahan bakar.

"Fuel Surcharge adalah instrumen khusus untuk mengatasi fluktuasi harga bahan bakar. Tidak boleh disalahgunakan untuk mengatasi merosotnya nilai tukar rupiah," ujarnya.

Alvin mengatakan, pelemahan rupiah sebenarnya telah diakomodasi dalam komponen penghitungan Tarif Batas Atas (TBA) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 beleid tersebut.

Menurut dia, nilai tukar rupiah dan harga bahan bakar merupakan dua komponen yang berbeda dalam formula penentuan tarif pesawat.

"Nilai Tukar Rupiah menjadi salah satu komponen dalam penghitungan dan penetapan TBA sebagaimana diatur Pasal 23 ayat 2. Nilai Tukar Rupiah merupakan komponen terpisah dari Harga Bahan Bakar yang juga merupakan salah satu komponen," jelasnya.

Baca Juga: Rupiah Mulai Bangkit, Dolar AS Merosot ke Level Rp17.928

Tak hanya itu, Alvin juga menyoroti belum diperbaruinya Tarif Batas Atas pesawat selama sekitar tujuh tahun terakhir. Ia menilai kondisi tersebut justru menjadi persoalan utama yang seharusnya dibenahi pemerintah.

"Bahwa TBA sudah berlaku selama 7 tahun tanpa pemutakhiran, juga melanggar Pasal 23 ayat 1," katanya.

Karena itu, Alvin mempertanyakan alasan pemerintah tetap mempertahankan aturan jika pada praktiknya tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Apakah kita akan biarkan pelanggaran peraturan perundang-undangan ini terus berlanjut? Lantas untuk apa ada peraturan perundang-undangan?" tutur Alvin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan membuka peluang penyesuaian tarif pesawat menyusul tekanan yang dialami industri penerbangan akibat pelemahan rupiah.

Menurut Menhub, sebagian besar biaya operasional maskapai masih menggunakan mata uang dolar AS sehingga gejolak kurs berpengaruh terhadap kondisi keuangan pelaku usaha penerbangan.