Danantara Percepat Perampingan BUMN, Libatkan Kejagung hingga BPK

Suara.com - BP BUMN dan Danantara Indonesia terus menggenjot streamlining atau penyehatan dan penyederhanaan BUMN. Upaya ini sebagai bagian dari upaya membangun perusahaan pelat merah yang lebih sehat, kuat, dan memiliki daya saing tinggi.

Untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan, pemerintah melibatkan sejumlah lembaga negara, antara lain Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Tim Pengawalan Streamlining BUMN.

Tim tersebut menggelar rapat koordinasi strategis di Wisma Danantara pada Jumat (3/7). Pertemuan dihadiri jajaran pimpinan lembaga terkait, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani beserta jajaran serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut diharapkan mampu memastikan proses penyehatan dan penyederhanaan BUMN berjalan secara efektif, transparan, serta sesuai koridor hukum.

Jamintel Reda Manthovani mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan masukan agar proses streamlining mampu menghasilkan BUMN yang semakin sehat, kuat, dan bersih.

“Pertemuan hari ini untuk memberikan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan tentu kita menginginkan bahwa kedepannya BUMN akan semakin efektif dan efisien karena ini adalah salah satu jantung ekonomi negara kita," ujar Reda mengutip akun Instagram @reda.mathovani, Senin (6/7/2026).

Menurut pemerintah, pengawalan lintas lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan streamlining berlangsung dengan tata kelola yang baik serta mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah menargetkan program penyehatan BUMN dapat menjadi fondasi bagi terciptanya perusahaan negara yang lebih tangguh dan mampu bersaing di tingkat global.

Selain meningkatkan daya saing, streamlining juga diharapkan memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Baca Juga: Ditantang Putusan MK, Bakom Ungkap Alasan 30 Wamen Tetap Jabat Komisaris BUMN

Dengan pengawalan yang komprehensif dari Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, BPKP, dan BPK, pemerintah optimistis proses transformasi BUMN dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mendukung lahirnya BUMN yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.