Bila Ada Kerajaan Sambo Saran dari Komisi III DPR RI Usut Jenderal yang Terlibat

SuaraCianjur.id- Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menduga akan banyak jenderal yang turut terlibat, apabila memang informasi mengenai kerajaan Ferdy Sambo atau Kaisar Sambo benar adanya.

Menurutnya, lingkaran yang dibentuk oleh para oknum tersebut tidak mungkin hanya diperankan oleh Ferdy Sambo. Maka dari itu pengusutan soal ini sangat penting jika informasi yang beredar benar adanya.

"Apabila ada Kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses," ucap Benny saat melaksanakan RDP dengan Kompolnas di DPR RI, Senin (22/8/2022).

Dalam usut-mengusut terhadap keberadaan jenderal-jenderal tersebut, Benny memberikan usul agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Purnomo untuk dinonaktifkan sementara waktu.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan bila saja dalam praktiknya Kapolri tidak mampu untuk mengusut.

"Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu. Supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk republik dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya," tutur Benny.

Namun, Benny mengingatkan agar proses penanganan perkara saat ini dapat fokus mengenai tewasnya Brigadir J.

"Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu gagal fokus ke soal judi dan juga soal ke kerajaan Sambo ini lupa kasus utamanya," jelas Benny.

Sebelumnya, Benny mengusulkan soal pemberhentian sementara terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Alasan ia berbicara seperti itu, karena Mabes Polri telah membuat kebohongan kepada melalui lewat keterangan resmi di awal temuan kasus kematian Brigadir J atau Yosua Hutabarat.

Baca Juga: Perempuan Wajib Tahu! 5 Cara yang Benar saat Membersihkan Vagina

Sumber:Suara.com