Rugikan Ganjar, Relawan Minta Megawati Cs Tak Lagi Pakai Istilah 'Petugas Partai'

Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) menganggap bahwa penggunaan istilah "petugas partai" untuk merujuk kepada Ganjar tidak menguntungkan dalam kampanye pencapresannya.

Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan, berpendapat bahwa istilah "petugas partai" yang sering kali disebutkan harus dihentikan.

"Kami berpendapat bahwa penggunaan istilah 'petugas partai' yang sering kali disampaikan di ruang terbuka sebaiknya dihentikan," ujar Sutrisno dalam keterangan resmi yang diberikan kepada wartaekonomi.co.id-- jaringan Suara.com pada Senin (12/6/23).

Menurut Sutrisno, istilah tersebut mungkin bermanfaat jika digunakan dalam lingkup internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, jika istilah tersebut digunakan di luar lingkup partai, akan menimbulkan banyak kerugian.

"Istilah itu bermanfaat secara internal, tetapi menjadi mudarat bagi masyarakat,," jelasnya.

Lebih lanjut, Sutrisno menyatakan bahwa Ganjar tidak akan mendapatkan tambahan suara jika terus-menerus disebut sebagai "petugas partai".

"Ganjar tidak mendapat tambahan suara jika selalu disebut sebagai petugas partai," katanya.

Pernyataan Sutrisno ini muncul sebagai sorotan terhadap menurunnya dukungan atau elektabilitas Ganjar di Sumatera Utara.

Berdasarkan survei terbaru dari Lembaga Survei LSI Denny JA, Ganjar menempati posisi ketiga dengan perolehan 16,2 persen, di bawah Anies Baswedan yang memperoleh 32,6 persen dan Prabowo Subianto dengan 50 persen.

Baca Juga: Mahfud MD Tak Mau Ambil Pusing Johnny G Plate Jadi Justice Collaborator: Biar Diurus Kejaksaan

Oleh karena itu, Sutrisno meminta semua pihak, terutama partai politik pendukung, untuk fokus meningkatkan elektabilitas Ganjar.

"Pasca Ganjar diumumkan sebagai bacapres, Jumat (21/4/2023) belum ada gerakan yang terstruktur, sistematis, dan massif dari Parpol pendukung Ganjar. Semua Parpol masih ‘menunggu petunjuk dan arahan pusat’. Masih ‘sibuk’ dengan urusan penyusunan daftar caleg. Kemungkinan perubahan sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup juga memengaruhi konsolidasi Parpol," jelasnya.