Melawan Arus, Baskara Putra dan Warganet Lantang Suarakan Protes Sweeping Bendera One Piece

Suara.com - Jagat maya Indonesia riuh dengan polemik instruksi penertiban atau sweeping bendera "One Piece" yang ramai dikibarkan warga menjelang perayaan hari kemerdekaan.

Fenomena ini memicu beragam reaksi, termasuk perlawanan dari musisi Baskara Putra dan sejumlah warganet yang menyuarakan pendapat mereka di media sosial.

Polemik ini bermula dari menyebarnya kabar di linimasa mengenai ancaman melalui pesan WhatsApp yang ditujukan kepada mereka yang mengibarkan bendera tersebut, bahkan ada yang mengaku sebagai aparat kepolisian.

Sebuah utas dari akun X @barengwarga pada Jumat, 3 Agustus 2025, menjadi salah satu pemicu perbincangan hangat ini.

"Akhir-akhir ini dapet kabar dari linimasa ada kasus soal ancaman lewat WhatsApp yang ngaku dari aparat kepolisian," bunyi tulisan yang diunggah.

Akun tersebut juga menyinggung adanya instruksi untuk melakukan sweeping bendera dengan logo tengkorak bertopi jerami khas manga populer Jepang itu.

"Kami juga denger ada instruksi buat sweeping 'bendera One Piece' di beberapa daerah. Ada yang sampai diamankan saat kibarin benderanya di acara konser," lanjut sang pengelola akun dalam tulisannya.

Salah satu bukti instruksi yang beredar luas adalah surat yang ditujukan kepada FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di Kota Malang.

Surat tersebut menginstruksikan anggota FKDM untuk melakukan pemantauan khusus dan antisipasi pemasangan bendera "One Piece" di wilayah tersebut.

Baca Juga: Bendera One Piece dan GenZ: Antara Ekspresi Budaya Pop dan Etika Kebangsaan

Musisi Daniel Baskara Putra, yang lebih dikenal dengan nama panggung Hindia, turut meramaikan suasana dengan mengunggah foto lautan penonton di konsernya yang dengan bangga membentangkan bendera "Jolly Roger" milik kru Topi Jerami.

Unggahan pria kelahiran 22 Februari 1994 ini dilihat sebagai bentuk dukungan simbolik terhadap kebebasan berekspresi para penggemarnya dan warganet pada umumnya.

Mengingat dari unggahan sebelumnya, Baskara mengungkapkan kebanggaannya sebagai salah satu penggemar One Piece, buntut adanya polemik ini.

"Belum pernah sebangga ini jadi salah satu penggemar One Piece," cuitnya.

Perlawanan tak hanya datang dari figur publik, tetapi juga dari masyarakat biasa yang mengekspresikan kreativitas dan pendapatnya.

Salah satunya seperti yang diunggah oleh akun @DndySaputra yang menampilkan gambar bendera One Piece dilukis besar di jalanan sebuah pemukiman, seolah menjadi penanda wilayah yang menolak untuk tunduk pada tekanan.

Unggahan tersebut disertai dengan kalimat tanya retoris yang menyindir potensi penangkapan oleh aparat.

"Ini masa mau ditangkep polisi?" tanyanya.

Sementara itu, akun @barengwarga terus menghimpun informasi dari warganet mengenai insiden serupa di berbagai daerah.

Mereka secara terbuka meminta laporan dari publik jika menemukan adanya kejadian serupa sebagai bentuk solidaritas dan pengumpulan data.

"Kalau ada info lebih lengkap atau kejadian serupa di tempat lain, tolong kabarin ya, kami himpun," ucap akun tersebut dalam unggahan yang sama.

Pemerintah sendiri menggaungkan larangan pengibaran bendera "Jolly Roger" buntut kekhawatiran adanya potensi memecah belah bangsa.

Bahkan, salah satu pakar hukum pidana Herry Firmansyah sampai menyinggung potensi ancaman penjara bagi mereka yang nekat melakukan hal tersebut.

"Kalau memang itu kemudian membuat bendera Merah Putih lebih rendah dibandingkan dengan pengibaran bendera One Piece, saya ingin mengingatkan ada ketentuan Pasal 21 dan 24, dan yang terakhir pada ketentuan Pasal 66 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Negara, di mana mereka yang melakukan penginjak-injakan atau tidak menghormati bendera negara Merah Putih dapat dikenai ancaman sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara," tegas Herry, di salah satu program berita TvOne baru-baru ini.

Sementara dari versi mereka yang memasang bendera, aksi tersebut diklaim cuma bagian dari bentuk protes atas ragam kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.