Posting Poster One Piece, Rieke Diah Pitaloka Colek PPATK: Ada yang Gemeter

Suara.com - Artis sekaligus Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti triliunan dana bantuan sosial (bansos) yang mengendap di rekening yang sudah lama tidak aktif atau rekening dormant.

Hal ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana bansos sebesar Rp2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun.

Pemeran Oneng ini buka-bukaan soal hal tersebut di akun Instagram miliknya semalam pada Senin, 4 Agustus 2025. Menariknya Rieke Diah Pitaloka juga memposting poster dari anime populer, One Piece.

"2022 Data Bansos Fiktif 52,5 juta kerugian negara kata @official.kpk Rp.126T per tahun. Yang lama apa benerin data? 2025 Data Bansos Fiktif 10 juta," tulis Rieke Diah Pitaloka mengawali unggahannya di Instagram.

"Kalau data penerima bansos fiktif, pasti penerimanya juga fiktif. Nah, duit negara ratusan triliun terus kemana selama ini?" lanjut Anggota DPR Fraksi PDIP ini.

Untuk itu, Rieke Diah Pitaloka mendukung Presiden Prabowo untuk menyikat peternak data bansos fiktif yang merugikan negara.

Apalagi diungkap olehnya, ada indikasi ratusan triliun dana bansos yang diendapkan di rekening dormant milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara.

"Dengar-dengar sih data fiktif ada peternaknya. Dengar-dengar sih indikasi ratusan triliun dana bansos 'diendapkan' di rekening dormant punya instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara, buat sementara aja jumlahnya ada sekitar 2000 rekening. Wow bjirr nggak tuh," katanya.

Pemain film Agen +62 ini kemudian mendesak PPATK untuk membongkar siapa saja pemilik rekening dormant di instansi pemerintah. Rieke juga berjanji akan memberikan informasi selanjutnya, sekaligus meminta doa dari warganet.

Baca Juga: Bendera One Piece Beri Pelajaran Berharga ke Satpol PP Bogor, Ini 5 Fakta Tak Terduga

"Punya siapa aja yah kira-kira?? #Spill dong @ppatk_indonesia dormant di instansi pemerintah. Semangaat bestyyy di @ppatk_indonesia," desak Rieke sembari mencolek akun Instagram PPATK.

"Berlanjut loh infonya, tunggu yaa besty. Selamat ada yang 'gemeter' ... bantu #share n doain aku ya besty," tutupnya.

Momen Rieke Diah Pitaloka posting poster One Piece dan menyoroti data pansos fiktif ini tuai sorotan. Tak sedikit netizen yang memberikan dukungan pada pemain serial Bajaj Bajuri ini untuk terus mengawal kasus ini.

Juga banyak warganet yang menyuarakan kekecewaan mereka dan menilai kalau penyaluran bansos belum tepat sasaran.

"Bongkar teruss Bu," kata netizen memberi semangat.

"Kawal terus Bu @riekediahp," ujar warganet menyemangati.

"Sampai kapan Indonesia ini bisa aman, tentram, jujur, adil, janji semua hanya bualan semata," ungkap warganet kecewa.

"Ya Allah, bukannya cepet-cepet disalurkan malah disimpan, sedangkan masyarakat masih banyak yang butuh," tutur lainnya.

Sementara itu, PPATK sedang menuai sorotan tajam atas kebijakannya terkait pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant.

Langkah tegas ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi aset rakyat dan memerangi kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan judi online.

Namun, kebijakan ini menimbulkan kegaduhan karena banyak masyarakat yang bingung karena rekeningnya mendadak diblokir tanpa pemberitahuan yang kurang memadai.

Tak sedikit masyarakat yang panik karena rekeningnya tiba-tiba diblokir sehingga tidak bisa membayar tagihan rumah sakit atau biaya sekolah.

Presenter senior Helmy Yahya dalam akun YouTube pribadinya baru-baru ini bahkan melontarkan sentilan dengan mengutip kata-kata yang viral di kalangan masyarakat sekarang.

"Ini menjadi apa ya, seloroh juga di masyarakat. Dia bilang gini, 'Tanah nganggur diambil, rekening nganggur diambil, kitanya nganggur tidak diurusin'," ujar Helmy Yahya menohok.

Di samping itu, belakangan ini juga terjadi fenomena maraknya pengibaran bendera Tengkorak Topi Jerami dari anime populer, One Piece.

Fenomena ini merupakan ekspresi keresahan publik untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan negara yang dinilai tak memihak rakyat.

Kontributor : Yoeni Syafitri Sekar