Kontroversi Iklan Prabowo Muncul di Bioskop, XXI Beri Klarifikasi Ini

Suara.com - Keheningan studio bioskop yang biasanya hanya diisi oleh trailer film-film mendatang mendadak pecah oleh perbincangan hangat di media sosial.

Pemicunya adalah kemunculan sebuah video yang menayangkan program kerja kabinet Presiden Prabowo Subianto, yang diputar tepat sebelum film utama dimulai.

Fenomena ini memicu gelombang kekecewaan dan pertanyaan dari para penonton, memaksa jaringan bioskop terbesar di Indonesia, Cinema XXI, untuk memberikan klarifikasi resmi.

Video yang menjadi pusat kontroversi ini viral setelah sejumlah penonton merekam dan mengunggahnya ke berbagai platform media sosial.

Dalam tayangan tersebut, dipamerkan berbagai program andalan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

Tak hanya itu, video tersebut juga menyertakan klaim capaian kinerja, di antaranya total produksi beras nasional yang mencapai 21,7 juta ton hingga Agustus 2025 dan operasional 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagi sebagian penonton, tayangan ini terasa kurang pantas, dianggap sebagai pesan politik yang memasuki ruang hiburan yang seharusnya netral.

Menanggapi kegaduhan publik, Corporate Secretary Cinema XXI, Indah Tri Wahyuni, akhirnya buka suara.

Menurut penjelasan resminya, video tersebut diklasifikasikan sebagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

Baca Juga: Mengukur Warisan Sri Mulyani: Antara Pujian Pasar dan Kritik Penegakan Hukum Internal

Cinema XXI menegaskan posisinya sebagai platform yang menyediakan ruang untuk penyebaran informasi publik dari lembaga pemerintah.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa penayangan ILM tersebut bersifat sementara dan kini telah berakhir.

"Penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan ILM yang ditayangkan selama satu minggu, yakni dari 9 hingga 14 September 2025," ujar Indah dalam keterangan resminya, Senin 15 September 2025.

Dengan pernyataan ini, pihak bioskop mengonfirmasi bahwa penonton tidak akan lagi menemukan video tersebut di layar mereka.

Di sisi lain, pihak pemerintah memberikan pembelaan yang kuat mengenai video tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa layar bioskop pada dasarnya tidak berbeda dengan media lain seperti televisi, yang dapat diisi oleh berbagai jenis iklan, baik komersial maupun non-komersial.

"Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden nggak boleh?" tanyanya retoris.

Menurutnya, tujuan utama video tersebut adalah murni untuk menyosialisasikan pencapaian pemerintah agar masyarakat luas memahami program-program yang telah dan sedang dikerjakan.

Menariknya, Hasan Nasbi mengklaim bahwa kerja sama penayangan video ini tidak melibatkan biaya sepeser pun dari anggaran negara.

Ia menyebut bahwa hal ini dapat terwujud berkat komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung upaya pemerintah dalam menyosialisasikan kinerjanya.

Meski polemik ini telah mereda seiring berakhirnya masa tayang iklan, diskusi tentang batas antara layanan publik dan pesan politik di ruang komersial kini terbuka lebar.